HeadlineNasional

Bencana Lingkungan Bayangi Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Kaltimtoday.co, Samarinda – Rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan dipastikan tidak akan berjalan mulus. Selain membutuhkan anggaran besar, pemindahan ibu kota juga akan berhadapan dengan bencana lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 18 Agustus 2019, kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih tertinggi di Indonesia. Kalteng terdapat 219 titik panas, Kalsel 36 titik panas, dan Kalbar 256 titik panas.

Baca juga:  Bukit Soeharto Dicoret dari Daftar Lokasi Ibu Kota Baru

Data Greenpeace sepanjang tahun 2001-2008 menunjukkan, sekitar 3,8 juta hutan tua di Kalimantan telah menghilang. Sisanya, telah di konversi menjadi kebun sawit dan hutan tanaman industri. Sebagiannya lagi digunakan untuk konsensi penembangan hutan dan tambang yang telah menguasai pulau Borneo.

Seiring dengan pembakaran massal lahan dan hutan, habitat satwa liar dan lahan gambut pun telah hilang dan berganti fungsi. Bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan kabut asap dan lubang bekas tambang juga telah banyak merenggut nyawa anak-anak yang menjadi masalah utama di Kalimantan.

“Pemindahan ibukota ke Kalimantan yang sudah di umumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi itu akan membawa masalah baru,” ucap Team Leader Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Arie Rompas seperti dilansir dari Jawa Pos.

Baca juga:  Persentasi Calon Ibu Kota ke Presiden, Isran: Kaltim Lebih Unggul dari Daerah Lain

Arie mengatakan, pemindahan ibu kota baru bukan hanya memindahkan pusat pemerintah ke daerah baru. Sebab dengan pemindahan Ibu Kota, nantinya akan adanya migrasi penduduk besar-besaran, yang juga diikuti oleh investasi berbasis lahan.

“Ini yang akan menambah pembukaan hutan dan lahan gambut yang tersisa,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Arie, dibutuhkan paradigma pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Salah satunya dengan memastikan prasyarat sosial dan lingkungan harus terpenuhi. Di antaranya dengan menghentikan investasi berbasis lahan dan menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan kabut asap.

“Kasus kebakaran hutan dan lahan dan lobang tambang saat ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan di dua lokasi kandidat utama yaitu Kalteng dan Kaltim,” pungkasnya.

[TOS]
Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close