Kaltimtoday.co - BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk membangun 10.000 unit hunian bagi pekerja di seluruh Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) pada 15 Oktober 2025.

Program pembangunan hunian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Melalui aturan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diberi mandat untuk menyediakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) berupa Griya Pekerja, yakni hunian layak dan terjangkau untuk tenaga kerja Indonesia.

Langkah awal dukungan ini ditandai dengan pencanangan pengembangan Griya Pekerja di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan tempat tinggal sewa bagi para pekerja.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa penyediaan hunian bagi pekerja merupakan wujud nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

“Langkah ini menjadi komitmen bersama untuk membantu para pekerja yang belum memiliki hunian layak dan terjangkau, terutama di lokasi strategis yang dekat dengan transportasi umum dan tempat kerja,” ujar Muhaimin.

Ia juga menambahkan, pemerintah menargetkan sedikitnya lima titik pembangunan hunian yang akan menampung sekitar 10.000 pekerja. Muhaimin turut mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga agar pemberdayaan pekerja dapat berjalan secara terintegrasi, mencakup peningkatan keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus melanjutkan inisiatif pembangunan Griya Pekerja, termasuk proyek serupa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Batam.

“Apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi inspirasi bagi lembaga lain untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan hunian bagi tenaga kerja. Semoga langkah ini bisa dilakukan secara gotong royong untuk mengatasi persoalan perumahan pekerja di berbagai daerah,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menegaskan bahwa program Griya Pekerja merupakan bentuk perlindungan menyeluruh bagi peserta.

“Kami tidak hanya memberikan jaminan terhadap risiko kerja, tetapi juga berupaya meringankan beban hidup peserta melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau. Ini bukti nyata kehadiran negara untuk para pekerja Indonesia,” tutur Pramudya.

Berdasarkan Master Plan Griya Pekerja 2025–2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan hunian di lima kawasan industri strategis, yakni Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Totalnya akan tersedia lebih dari 2.100 kamar baru yang mampu menampung sekitar 8.500 pekerja hingga 2029.

Selain mengurangi biaya hidup (living cost) pekerja, kehadiran Griya Pekerja juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal di sekitar kawasan industri. Hunian pekerja diproyeksikan dapat membuka peluang usaha baru, memperkuat daya beli masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial yang produktif dan inklusif.

“Griya Pekerja bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol upaya bersama untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan. Kami ingin memastikan pekerja Indonesia dapat tumbuh dan berkembang untuk kemajuan bangsa,” tambahnya.
 
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Barat, Fajar Mahda Akhmad, turut mendukung penuh inisiatif ini. Ia meyakini bahwa program hunian pekerja akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

“Kami menyambut baik program ini dan berharap agar bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Program hunian pekerja ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja,” ucap Fajar.
 
Dengan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta, pembangunan 10 ribu hunian pekerja diharapkan dapat menjadi tonggak baru peningkatan kesejahteraan tenaga kerja nasional. Selain menyediakan tempat tinggal yang layak, program ini juga berpotensi memperkuat perekonomian lokal dan menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat dan produktif.

[RWT | ADV]