Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menata ulang arah pembangunan tahun depan. Hal ini disampaikan dalam agenda Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) 2026 di Pendopo Bupati Kukar, Kamis (30/10/2025).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, seluruh program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pelayanan publik. 

Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul adanya perubahan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Semula Kukar mengasumsikan penerimaan sebesar Rp 5,7 triliun, namun realisasinya hanya sekitar Rp 1,5 triliun sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) per Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi belanja negara dan daerah.

“Kita harus sesuaikan semua rencana yang sudah disusun OPD dengan kondisi keuangan terkini. Ada penerimaan yang bertambah, tapi ada juga yang berkurang,” ujar Aulia.

Dengan kondisi itu, Bupati memperkirakan APBD Kukar 2026 berada di kisaran Rp 6,5–7 triliun. Angka ini lebih rendah dari rancangan awal dalam RKPD yang sempat mencapai Rp 7,5 triliun, karena saat penyusunannya belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.

Aulia menjelaskan, saat itu RPJMD masih dalam tahap penyusunan. Kini dokumen arah pembangunan jangka menengah itu sudah hampir rampung dan telah melalui pembahasan bersama DPRD Kukar, juga sinkron dengan rencana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Kesepahaman sudah kita bangun dengan legislatif dan OIKN, termasuk soal deliniasi wilayah seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan. Jadi, semua sudah klop dari sisi arah dan lokasi pembangunan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Aulia menekankan tiga fokus utama yang wajib diakomodasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam RKAPD 2026. Pertama, memastikan belanja standar pelayanan minimal (SPM) tetap terpenuhi. Kedua, program yang mendukung prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden harus mendapat ruang. Ketiga, program dedikasi Kukar Idaman Terbaik harus terintegrasi secara konkret.

Untuk mencapainya, Pemkab akan menyisir ulang rencana kerja semua OPD agar lebih efisien dan tepat sasaran. Aulia menyebut, arahan hasil retret Sekda dan Kepala Bappeda di IPDN Jatinangor menjadi dasar penyesuaian, termasuk mengurangi belanja perjalanan dinas dan kegiatan dokumentasi yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

“Kita ingin memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Jadi yang diprioritaskan itu membangun jalan, rumah sakit, rehabilitasi jalan, pemeliharaan lingkungan dan perumahan bagi korban bencana, serta perlengkapan jalan,” pungkasnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]