Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah menghadapi kondisi efisiensi anggaran seiring dengan menurunnya Pendapatan Belanja Daerah (PBD) tahun berjalan. Di tengah situasi tersebut, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa, efisiensi bukan menjadi penghalang pelaksanaan pembangunan, melainkan momentum untuk memperbaiki sistem kerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Rendi menilai, efisiensi anggaran harus dimaknai sebagai kesempatan untuk meninjau ulang prioritas program serta memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Yang terpenting bukan besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi warga Kukar,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Kondisi efisiensi tersebut bukan hal yang dihadapi untuk pertama kalinya. Pasalnya, pada masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, Pemkab Kukar juga sempat melakukan penyesuaian besar terhadap belanja publik. Namun dengan perencanaan yang matang, pembangunan daerah tetap berjalan dan perlahan kembali pulih.

“Situasi seperti ini menjadi ujian bagi kita semua. Ketika anggaran menurun, justru di situlah terlihat kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif,” tambahnya.

Selain itu, perubahan pola pikir di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dirubah. Ia menilai masih banyak satuan kerja yang berorientasi pada penyelesaian administrasi semata, tanpa memastikan dampak kebijakan di lapangan. Paradigma seperti itu harus diubah agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak boleh lagi bekerja hanya untuk melengkapi laporan. Pembangunan tidak boleh berhenti di atas kertas. Hasilnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Rendi.

Lebih lanjut, penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman Terbit masih perlu diperhatikan. Dokumen tersebut merupakan pedoman utama bagi pelaksanaan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbit yang menjadi arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Ia memastikan, penyusunan RPJMD akan diselesaikan sebelum akhir tahun agar seluruh OPD dapat mulai mengeksekusi program prioritas pada 2026. Dengan efisiensi, hal itu bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan publik, melainkan meningkatkan ketepatan dan efektivitas program pemerintah.

“Efisiensi harus dibarengi dengan inovasi. Dengan anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dalam menyusun kebijakan, memperkuat kolaborasi, dan memastikan manfaat pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]