JAKARTA, Kaltimtoday.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait opsi pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurut Herman, baik pilkada langsung maupun melalui DPRD merupakan mekanisme yang sah dalam sistem demokrasi di Indonesia.

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," ujar Herman Khaeron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/1/2026).

Herman menjelaskan bahwa sikap Partai Demokrat ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Oleh karena itu, ia menilai kedua metode pemilihan tersebut tidak melanggar prinsip demokrasi.

"Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius. Hal ini khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional," jelasnya.

Meski mendukung opsi tersebut, Herman menekankan bahwa kebijakan pilkada menyangkut kepentingan rakyat luas. Ia mendesak agar pembahasan kebijakan ini dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik yang aktif. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi.

"Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas. Apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkas Herman.

[TOS]