Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan pusat pemerintahan merupakan salah satu isu strategis RPJPD Samarinda 2005-2025, dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Tepian yang terdepan di Kalimantan.

Kali ini Pemkot Samarinda dipimpin langsung Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Chairuddin menggelar rapat lanjutan pemindahan pusat pemerintahan, didampingi Asisten II Setda Endang Liansyah di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda Lantai II Balaikota Samarinda, Selasa (29/10/2019).

Rapat membahas jarak dari Balaikota sebagai titik nol pusat kota, luas lahan, daya dukung lahan, kondisi sosio-ekonomi, aksesibilitas, konsep tata ruang kota, perwujudan konsep pusat pemerintahan dan aspek politis.

Yang mana telah mengerucut keempat lokasi strategis yaitu, Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Makroman Kecamatan Sambutan, Sungai Siring dan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara.

Sugeng yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pemindahan Pusat Pemerintahan Samarinda menyampaikan, kondisi eksisting yang sudah tidak layak sebagai pusat pemerintahan ibu kota provinsi yang luasnya hanya ± 7.32 Ha dan hanya menampung beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Lokasi eksisting masuk dalam area pengembangan ibu kota negara (IKN) dan mencegah beban pusat kota dengan fungsi baru sebagai pusat pertumbuhan wilayah kota," ujar Sugeng.

Rekomendasi lokasi pusat pemerintahan dan penetapan lokasi terpilih pada 2019, masuk di tahun anggaran 2020-2022 menyelesaikan penyusunan masterplan, penyiapan lahan bersamaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung.

Sugeng menambahkan Pemprov Kaltim telah mendukung sepenuhnya.

"Pemprov Kaltim telah mendukung sepenuhnya untuk pemindahan pusat pemerintahan Samarinda, mulai rencana pengendalian banjir, rencana pengembangan transportasi, rencana infrastruktur, aspek perizinan dan aspek finansial," kata Sugeng.

[KMF14 | RWT | ADV]