Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) mulai mengarahkan pemerintah desa untuk menyesuaikan rencana anggaran 2026 dengan prioritas pembangunan nasional dan kabupaten. 

Hal itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) pelayanan dan sosialisasi pedoman penyusunan APBDes 2026, yang diikuti kecamatan, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat secara daring, Rabu (26/11/2025).

Kepala DPMD Kukar, Arianto memaparkan pagu indikatif termasuk pagu bagi hasil pajak daerah dan besaran dana desa sebagai dasar menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). Namun nilai yang disampaikan masih bersifat sementara.

“Untuk angka definitifnya, kita masih menunggu penetapan APBD. Kalau APBD sudah ditetapkan, maka angka dana transfer ke desa, baik ADD, bagi hasil pajak, maupun bantuan keuangan menjadi final,” kata Arianto.

Ia merinci, dana desa tahun depan diperkirakan mengalami koreksi. Proyeksinya turun sekitar 10 sampai 15 persen. Pada 2025, lanjut Arianto, dana bagi hasil daerah sekitar Rp 5 triliun, sementara pagu indikatif yang diterima sekitar  Rp 3 triliun. 

“Dari nilai itu, 10 persennya sekitar Rp 300 miliar, itu yang kita sampaikan sebagai pagu indikatif ADD untuk 2026,” ucap Arianto.

Selain penjelasan pagu, ia juga mengingatkan pentingnya penyelarasan APBDes dengan RPJMD kabupaten serta prioritas nasional. Seperti pemerintah pusat masih fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan. Hal tersebut sejalan dengan Pemkab Kukar, terutama pengentasan kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan. 

“Di kabupaten, prioritasnya sejalan, terutama pada penanganan kemiskinan. Desa kita dorong untuk terlibat, misalnya dalam bedah rumah atau makanan tambahan,” tandasnya.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]