Daerah
DPRD Berau Dorong Izin Tambang di Wilayah Kota Dipegang Daerah

Kaltimtoday.co, Berau - Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendorong agar izin tambang yang berada di wilayah kota dapat dikembalikan ke pemerintah daerah guna mendukung perluasan kawasan perkotaan.
Hal ini dia uangkapkan setelah banyak mendapat usulan terkait izin tambang yang masuk wilayah kota dapat dikembalikan ke pemerintah daerah. Selain untuk pengembangan kawasan, agar aktivitasnya jaga dapat dipantau secara maksimal.
Selain itu, ia juga meminta agar lokasi eks tambang, terutama di daerah Prapatan dikembangkan menjadi kawasan industri atau perdagangan. Meskipun proses ini masih memerlukan beberapa tahun, DPRD Berau menegaskan, pentingnya perencanaan jangka panjang untuk menjadikan Tanjung Redeb sebagai kota bebas tambang (zero tambang).
"Kemungkinan masih beberapa tahun lagi, meskipun itu kewenangan pusat, namun kita harus memikirkan rencana ke depan agar wilayah kota terbebas dari tambang atau zero tambang," ungkapnya.
"Banyak yang harus disiapkan termasuk pasca tambang ini, kita harus siapkan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja kita agar tidak semakin banyak pengangguran," sambungnya.
Menurutnya, pasca tambang juga menjadi perhatian utama, termasuk pemanfaatan lahan bekas tambang untuk serapan air guna mencegah banjir di wilayah perkotaan. Menurutnya, daerah reklamasi harus bisa menjadi resapan air, agar air tidak lari ke kota dan memperparah banjir.
Tak hanya itu, kata Sumadi, pembenahan infrastruktur jalan juga sangat penting, mengingat, di beberapa pusat kota kerap kali terjadi banjir akibat hujan deras.
"Jadi, masih ada jalan dan infrastruktur yang perlu dibenahi dan juga banjir, dimana baru terjadi hujan selama satu hari sudah terjadi banjir," pungkasnya.
[MGN | RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Wisata di Berau Berpotensi Membludak, DPRD Imbau Pemkab Siaga Jelang Libur Lebaran
- Efisiensi Anggaran Daerah, Ketua DPRD Berau: Kepala Daerah Harus Bijak dan Utamakan Kepentingan Publik
- Pengadaan Ambulans Laut di Pulau Derawan Batal karena Terkendala Anggaran, DPRD Berau Beri Saran Ini
- DPRD Berau Soroti Jalan Rusak di Perkampungan, Imbau Pemkab Pantau Berkala Penanganan yang Gunakan Dana CSR
- DPRD Berau Imbau Pengawasan Ketat Distribusi BBM