DPRD SAMARINDA
DPRD Dorong Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kawasan Pinggiran Samarinda
Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda meminta pemerintah kota lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan pinggiran. Pasalnya, hingga kini masih terdapat kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan wilayah terluar Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan sejumlah kawasan seperti Palaran, Sambutan, Samarinda Utara, hingga Sungai Kunjang masih membutuhkan perhatian lebih dalam sektor pendidikan.
Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, sementara sekolah di daerah pinggiran masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kalau sekolah di pusat kota sudah bagus. Tapi daerah pinggiran masih perlu perhatian ekstra,” ujarnya.
Ia menilai pembenahan pendidikan tidak hanya menyangkut pembangunan gedung sekolah, tetapi juga mencakup fasilitas penunjang lain seperti jaringan internet, sarana belajar, hingga ketersediaan tenaga pendidik.
Anhar mencontohkan beberapa sekolah di wilayah pinggiran masih mengalami kesulitan akses internet, padahal saat ini dunia pendidikan mulai bergerak menuju sistem berbasis digital.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah kota agar ketimpangan kualitas pendidikan tidak semakin melebar.
Selain itu, DPRD Samarinda juga meminta pemerataan kualitas tenaga pendidik di seluruh wilayah kota sehingga siswa di kawasan pinggiran mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan sekolah di pusat kota.
“Pemerintah harus ekstra kerja keras untuk membenahi infrastruktur pendidikan di daerah pinggiran,” katanya.
Ia berharap peningkatan fasilitas pendidikan dapat dilakukan secara bertahap dan merata agar seluruh pelajar di Samarinda memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- Bapemperda DPRD Berau Bahas Penyesuaian Tarif Retribusi dan Kluster Tiga Rumah Sakit Daerah
- Pengasuh Anak di Samarinda Ditangkap usai Curi Perhiasan Majikan Senilai Rp300 Juta
- Audit Kemendiktisaintek Temukan 52 Anggota Senat Bermasalah, Unmul Lakukan Penyesuaian Sebelum Pilrek Dilanjutkan
- Kejati Kaltim dan BPJS Ketenagakerjaan Perpanjang PKS, Kejar 779 Ribu Pekerja yang Belum Terlindungi
- BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Gelar Program PEKA, Dorong Kemandirian Ekonomi Penerima Manfaat









