Advertorial

DPRD Dorong Pemkot Balikpapan Segera Realisasikan Pembangunan SMKN 7

Arif — Kaltim Today 18 Juli 2024 09:12
DPRD Dorong Pemkot Balikpapan Segera Realisasikan Pembangunan SMKN 7
Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Budiono.

Kaltimtoday.co, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera merealisasikan pembangunan SMK Negeri 7 di Kecamatan Balikpapan Barat.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menekankan pentingnya percepatan proyek ini, mengingat rencana pembangunan SMKN 7 telah diajukan kepada Pemkot Balikpapan sejak lima tahun lalu.

"Ini sudah memasuki akhir masa jabatan wali kota, namun rencana tersebut belum terlaksana," ungkapnya, Kamis (18/7/2024).

Budiono menambahkan, DPRD Kota Balikpapan akan terus mengadvokasi aspirasi masyarakat Balikpapan Barat yang mendambakan pembangunan SMKN 7 segera diwujudkan.

"Informasi dari rekan-rekan DPRD Provinsi Kaltim menyebutkan bahwa mereka telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk SMKN 7 sejak 2021. Namun, kami masih menunggu kepastian pelaksanaan proyek tersebut," tegasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan sekolah setingkat SMK telah lama menjadi harapan masyarakat Balikpapan Barat. Meskipun masyarakat diminta bersabar karena defisit anggaran sejak 2016 dan pandemi Covid-19 yang menyerap banyak anggaran, aspirasi ini tetap menjadi prioritas.

"Pelaksanaan pembangunan biasanya dilakukan bertahap, tidak mungkin langsung selesai. Tetapi jika sudah dimulai, prosesnya bisa berjalan. Apalagi untuk SMA dan SMK, pengelolaannya berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi sesuai UU No. 23," ujarnya.

Budiono juga menyoroti bahwa Kecamatan Balikpapan Barat, sebagai kawasan padat penduduk, seharusnya menjadi prioritas bagi Disdikbud Kota Balikpapan.

"Jumlah peminat SMK di Kecamatan Balikpapan Barat cukup banyak, namun sekolahnya tidak ada. Keterbatasan lahan juga menjadi tantangan, mengingat kawasan ini sangat padat," tambahnya.

Selain SMK, rencana pembangunan SD dan SMP di Balikpapan Barat juga sempat ditunda akibat refocusing anggaran.

"Keberadaan sekolah merupakan hak dasar masyarakat. Selain itu, sekolah negeri memiliki biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat," tutupnya.

[RWT | ADV DPRD BERAU] 

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp 



Berita Lainnya