JAKARTA, Kaltimtoday.co - Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) menyampaikan secara resmi aspirasi terkait keberlanjutan bantuan studi dosen skema on-going PDDI 2026. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026).

Dalam RDPU tersebut, Ketua Umum DPP FKDSI, Andi Herenal Daeng Toto, meminta Komisi X DPR RI mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Rekomendasi ini ditujukan agar pemerintah segera memberikan kepastian terkait bantuan studi bagi para dosen yang sedang menempuh pendidikan doktoral (S3).

FKDSI juga meminta agar isu bantuan studi dosen skema on-going PDDI 2026 masuk dalam agenda pembahasan serius pada rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendiktisaintek yang dijadwalkan pada 2 Juni mendatang. Selain itu, mereka mendorong dilaksanakannya RDPU lanjutan dengan menghadirkan pimpinan kementerian secara langsung.

RDPU Komisi X DPR RI tersebut turut dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, di antaranya Hj. Himmatul Aliyah, H. Lalu Hadrian Irfani, Mely Goeslaw, Deny Cagur, Prof. Furtasan Ali Yusuf, dan Mahfudz Abdurrahman.

FKDSI menilai persoalan bantuan studi dosen bukan sekadar masalah administratif beasiswa biasa, melainkan menyangkut arah kepedulian negara terhadap masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Mengingat pemerintah telah menetapkan mandatory spending sebesar 20 persen APBN untuk sektor pendidikan, negara dinilai memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan para dosen yang sedang meningkatkan kualitas akademiknya mendapatkan dukungan pembiayaan yang pasti.

“Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Karena itu, negara tidak boleh abai terhadap perjuangan dosen yang sedang meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan doktoral,” ujar Andi Herenal Daeng Toto.

Berdasarkan data dan aspirasi yang dihimpun FKDSI, saat ini terdapat sekitar 244 dosen yang sedang menempuh studi doktoral di berbagai perguruan tinggi di Indonesia di bawah skema tersebut. Tekanan finansial yang tinggi membuat sebagian di antaranya harus mencari tambahan penghasilan di luar profesi akademik, termasuk menjadi pengemudi ojek online, demi mempertahankan keberlangsungan studi dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Bagi FKDSI, fenomena dosen mencari penghasilan tambahan bukanlah hal yang harus dipersoalkan karena biaya kuliah, riset, publikasi ilmiah, hingga kebutuhan hidup keluarga selama menempuh S3 memang membutuhkan pengorbanan besar. Persoalan utama bukan pada pilihan pekerjaan tambahan dosen, melainkan bagaimana negara menghadirkan sistem dukungan pendidikan yang memberikan kepastian terhadap keberlangsungan studi doktoral mereka.

FKDSI turut menyoroti bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki preseden kebijakan serupa melalui skema Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) tahun 2024. Implementasinya pun telah berjalan baik pada tahun 2025 dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) serta pencairan bantuan studi oleh Kemendiktisaintek.

Oleh karena itu, FKDSI menyayangkan jika program bantuan studi skema on-going PDDI 2026 ini tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kesan bahwa kementerian mengabaikan komitmen kebijakan yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah sendiri.

“Jangan sampai dosen diberikan harapan melalui kebijakan yang sudah berjalan, tetapi kemudian dibiarkan tanpa kepastian keberlanjutan. Negara harus konsisten terhadap kebijakan pendidikan yang telah dibuatnya sendiri," tutur Andi Herenal.

FKDSI menegaskan bahwa persoalan ini bernilai strategis nasional karena berkaitan langsung dengan indikator kualitas sumber daya manusia, mutu perguruan tinggi, serta daya saing global pendidikan Indonesia. Kami berharap perjuangan ini tidak berhenti pada ruang aspirasi semata, tetapi benar-benar melahirkan langkah konkret dan kebijakan nyata yang berpihak kepada dosen Indonesia.

Dalam agenda RDPU ini, delegasi FKDSI yang hadir mendampingi Ketua Umum Andi Herenal Daeng Toto yang merupakan dosen Universitas Dipa Makassar adalah Ratih Subekti selaku anggota FKDSI Jawa Tengah dan dosen Politeknik Banjarnegara, Andre Julius selaku anggota FKDSI Jawa Barat dan dosen Universitas Ma’soem, serta Irma Satriani selaku anggota FKDSI Sulawesi Selatan dan dosen Universitas Negeri Makassar.

Turut hadir pula Rahmawaty Parman selaku anggota FKDSI Gorontalo dan dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fitria Endah Purwani selaku anggota FKDSI DKI Jakarta dan dosen STIK Budi Kemuliaan Jakarta, Hudaepah selaku anggota FKDSI Bandung dan dosen ISBI Bandung, serta Abd Kadir Jaelani selaku perwakilan dari Tim Kreatif FKDSI.