Kaltimtoday.co - Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) menggagas Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) sebagai upaya memperjuangkan keadilan fiskal melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim ini berlangsung di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7/2025).

Dalam forum tersebut, Gubernur Harum menegaskan pentingnya sinergi antar daerah penghasil SDA untuk menyuarakan hak atas pendapatan yang lebih adil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Ia menyoroti bahwa sebagian besar penerimaan negara dari SDA masuk ke kas pusat sebagai PNBP, sementara kontribusi untuk daerah penghasil masih sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada.

“Tujuan kita berkumpul bukan hanya koordinasi teknis, tapi menyatukan suara perjuangan agar pendapatan dari kekayaan alam bisa dibagi secara adil. Sudah saatnya kita duduk bersama, menyamakan frekuensi agar manfaat kekayaan daerah bisa kembali ke rakyat,” ujar Rudy Mas’ud.

Gubernur Harum juga menyoroti potensi penerimaan yang belum dimaksimalkan seperti Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), Pajak Alat Berat, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menurutnya, daerah harus bersatu agar bisa memperjuangkan kejelasan dan keadilan distribusi pendapatan tersebut.

Mendukung langkah ini, Gubernur Jambi sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kalimantan Timur. Ia menyatakan APPSI akan menindaklanjuti hasil rakor dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian terkait, bahkan menjadwalkan pertemuan langsung untuk memperkuat aspirasi daerah.

“Semangat Indonesia sentris yang digaungkan pemerintah pusat harus diiringi dengan distribusi keuangan yang adil, terutama bagi daerah yang menjadi tulang punggung penerimaan negara,” tegas Al Haris.

Rakor ini ditutup dengan penandatanganan rekomendasi bersama oleh seluruh perwakilan daerah penghasil SDA, termasuk dari sektor Minerba dan kehutanan. Dokumen rekomendasi tersebut akan diteruskan APPSI ke pemerintah pusat sebagai bentuk advokasi bersama.

Sejumlah kepala daerah dan pejabat tinggi turut hadir dalam forum ini, seperti Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta Ketua DPRD Kaltim. Perwakilan dari Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara juga ikut memberikan dukungan.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]