BONTANG, Kaltimtoday.co - DPRD Kota Bontang mendorong Pemerintah Kota menyusun skema bantuan bagi sekolah swasta yang lebih tepat sasaran agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sektor pendidikan menjadi lebih efektif.

Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menilai pemberian dukungan kepada sekolah swasta tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk insentif guru bulanan. 

Menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan bentuk bantuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.

Ia mengatakan, sekolah swasta yang telah memiliki kemampuan finansial lebih baik dapat diarahkan menerima dukungan dalam bentuk lain, seperti pembangunan sarana dan prasarana maupun program peningkatan mutu pendidikan. 

Sementara itu, sekolah yang masih mengalami keterbatasan anggaran operasional dapat diprioritaskan menerima insentif bagi tenaga pendidik.

"Kalau ada sekolah yang secara ekonomi sudah mandiri, mungkin rumusannya bukan lagi insentif guru setiap bulan. Pemerintah bisa hadir melalui bentuk bantuan lain sesuai kebutuhan sekolah itu," ujar Heri, Senin (13/7/2026).

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, langkah itu juga menjadi solusi agar keterbatasan anggaran daerah tidak menghambat upaya pemerintah dalam membantu seluruh sekolah swasta di Kota Bontang.

Ia menilai, masih banyak sekolah yang membutuhkan dukungan untuk membayar tenaga pendidik maupun meningkatkan fasilitas pembelajaran. 

Karena itu, penyusunan skala prioritas dinilai penting agar alokasi APBD dapat memberikan manfaat yang lebih merata.

"Masih banyak sekolah yang statusnya menunggu insentif. Karena anggaran terbatas, kita harus memikirkan bagaimana mereka bisa terakomodasi. Sekolah yang sudah mandiri kita carikan rumusan bantuan yang lain," katanya.

Heri menambahkan, bentuk bantuan bagi sekolah yang telah berkembang dapat berupa rehabilitasi ruang kelas, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang dibiayai melalui APBD.

Meski demikian, ia menegaskan usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Bontang. 

Menurutnya, kebijakan yang akan disusun harus diawali dengan pemetaan kondisi seluruh sekolah swasta agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan.

"Yang penting pemerintah hadir sesuai persoalan yang dihadapi setiap sekolah. Jangan disamaratakan. Lihat dulu kebutuhan yang paling krusial di masing-masing sekolah, kemudian di situlah pemerintah memberikan dukungan," pungkasnya.

[ADV DPRD BONTANG]