Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi C DPRD Bontang, Faisal, naik pitam kala mengetahui perbaikan Jalan RE Martadinata Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, rupanya tidak jadi agenda prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota (PUPRK) tahun 2025. Faisal menilai, PUPRK gagal menempatkan kegiatan yang mestinya menjadi prioritas. 

Kekesalan ini dia tumpahkan kala audiensi di BPU Kelurahan Lok Tuan, sebelum Komisi C meninjau lokasi jalan rusak.

"Mungkin sudah 10 kali [diperbaiki]. Paling tahan 1-2 bulan. Saya merasa malu pak, karena saya tinggal di Lok Tuan. Apalagi saya satu-satunya anggota dewan yang tinggal di sini," kerasnya.

"Saya minta tolong ini segera ditindaklanjuti, lah. Jangan senyum-senyum saja dari dulu tidak ada," tambahnya.

Mulanya, sebelum kunjungan ke sejumlah lokasi di Lok Tuan, Komisi C berkumpul di BPU Kelurahan Lok Tuan untuk mendengarkak pendapat pihak terkait, sembari menunggu hujan reda.

Dalam kesempatan itu, selain mendorong soal pembebasan lahan pemakanan di Lempake, Lok Tuan, Faisal juga menyoroti jalan rusak di Jalan RE Martadinata. Jalan rusak ini berada tepat di tengah Jalan RE Martadinata dan berjarak sekitar 550 meter dari pelabuhan Lok Tuan.

Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo ketika ditanya Faisal mengatakan, perbaikan Jalan RE Martadinata sudah diusulkan ke provinsi dengan nilai Rp14 miliar. Namun belakangan diketahui, dari 5 kegiatan yang diusulkan, perbaikan jalan ini tidak masuk prioritas. Ini diketahui setelah perwakilan Badan Perencanaan, penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) diminta ikut memberi tanggapan.

"Lima kegiatan ini diusulkan, tidak ada bunyinya perbaikan Jalan RE Martadinata. Kaget lah saya, katanya sudah masuk. Jadi perbaikan ini cuma dijadikan opsi-opsi saja, tidak prioritas," beber Politikus Nasdem ini.

Faisal mengatakan, perbaikan Jalan RE Martadinata menjadi sangat penting lantaran ia merupakan akses utama yang saban hari dilalui warga Lok Tuan. 

Selain itu, jalan ini juga dilalui kendaraan besar yang kerap memuat barang, baik ke dalam dan luar areal pelabuhan. 

Perbaikan permanen jalan alih-alih tambal sulam penting dilakukan, guna menghindari korban akibat jalan rusak.

Sementara itu, usai meninjau langsung lokasi, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, pihaknya akan mendorong perbaikan jalan ini dalam APBD Perubahan 2025. Sehingga, akhir tahun ini pengerjaannya bisa dilakukan.

Perbaikan diajukan di Perubahan 2025 karena dimensi jalan rusak dinilai tak terlalu besar, praktis nilainya juga tak terlalu besar. Berdasarkan amatan redaksi di lokasi, kerusakan yang terjadi di Jalan RE Martadinata berkisar 15 meter. Sepanjang 15 meter itu, terdapat lubang-lubang menganga di tengah jalan. Keberadaan lubang itu diduga akibat tonase jalan tak sanggup menahan beban di atasnya. Ditambah, tanah di bawah jalan yang labil.

"Nanti kami usulkan di perubahan, ini, kan, tidak besar juga. Tapi sebelum pengerjaan, kami bersurat dulu ke provinsi," bebernya.

PUPRK Bontang mesti bersurat atau meminta izin ke provinsi karena status jalan itu milik provinsi. Nantinya, setelah mendapat izin untuk perbaikan, baru pengerjaan dilakukan. Pun setelah jalan dibaiki, kembali harus ada serah terima aset dari kota ke provinsi.

[RWT]