Nasional

Infrastruktur Air hingga Listrik Belum Siap, Presiden Jokowi Batal Berkantor di IKN Bulan Juli

Kaltim Today
13 Juli 2024 06:36
Infrastruktur Air hingga Listrik Belum Siap, Presiden Jokowi Batal Berkantor di IKN Bulan Juli
Presiden Jokowi saat mengunjungi IKN bersama mantan gubernur Kaltim, Isran Noor.

SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Rencana pemindahan kantor pemerintah pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli resmi batal dilaksanakan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi penundaan ini di Jakarta pada Senin, 8 Juli, dengan alasan infrastruktur dasar belum rampung.

“Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” ungkap Jokowi, menekankan bahwa kepastian penundaan ini didapat setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan infrastruktur dasar belum siap.

Jokowi menjelaskan bahwa keputusan penundaan pemindahan kantor ke IKN didasarkan pada laporan Kementerian PUPR mengenai ketidaksiapan infrastruktur. “Sudah (menanyakan ke Kementerian PUPR), tapi belum (siap),” tambahnya.

Ketika ditanya kapan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara akan ditandatangani, Jokowi menyatakan bahwa Keppres tersebut bisa saja ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Bisa sebelum (17 Agustus), bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum siap, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat dari progress lapangannya,” tegas Jokowi.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, dalam telekonferensi pers di Jakarta pada Kamis, 11 Juli, menyatakan bahwa pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN, Kalimantan Timur, telah mencapai 82,37 persen.

Imam menjelaskan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan infrastruktur dasar guna menyambut perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Meskipun demikian, tidak semua infrastruktur akan selesai tepat pada tanggal tersebut.

“Kantor pemerintahan itu sebenarnya fokusnya untuk 17 Agustusan itu, bukan berarti bangunan ini semua selesai di tanggal 17, tidak. Tetapi ini fungsional untuk kegiatan 17 Agustusan. Tapi untuk kegiatan 17-an, ruang-ruang mana yang fungsional ya memang untuk dilakukan kegiatan 17-an,” ungkap Imam.

Istana Negara dipastikan akan fungsional pada akhir Juli dan dapat digunakan untuk upacara kenegaraan 17 Agustus. Lapangan upacara yang sudah sepenuhnya rampung bisa menampung sekitar 8.000 orang.

“Kantor presiden sedang berproses. Memang kalau kita melihat progres-progres yang ada, Juli ini memang bulan yang kita sebut sebagai test and commissioning atau bulan uji coba. Supaya Agustus bersih,” tegasnya.

Imam juga menuturkan bahwa penyediaan air minum adalah aspek krusial pada bulan uji coba ini. Saat ini, penyediaan air minum baru mencapai tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan. Tahap ketiga ditargetkan rampung pada 17 Juli mendatang, dan akan dapat menyuplai sekitar 150 liter per detik, cukup untuk upacara 17 Agustus.

Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menyarankan agar pembangunan IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa untuk mencapai ambisi membangun kota berkelas dunia. Ia mendukung keputusan Jokowi untuk menunda pemindahan kantor pemerintah pusat ke IKN hingga infrastruktur dasar benar-benar siap.

Menurut Nirwono, pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya harus mengevaluasi total keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk mereformasi Badan Otoritas IKN. Ia juga menyebutkan bahwa dengan adanya pengurangan anggaran di Kementerian PUPR pada tahun 2025, fokus pemerintahan baru mungkin tidak akan langsung pada pembangunan IKN.

“Bahkan lima tahun ke depan bisa dikatakan belum ada kepastian untuk pindah ke sana, karena bisa jadi pemerintahan yang baru prioritasnya tidak di pembangunan IKN. Itu harus digarisbawahi dengan adanya pengurangan anggaran, kesiapan dari pemerintahan baru apakah mau pindah atau tidak, harusnya perpres itu diserahkan, bukan ditunda ya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru untuk ditandatangani atau tidak. Itu urusan pemerintahan baru,” tuturnya.

Nirwono menilai langkah realistis yang bisa diambil pemerintah saat ini adalah melaksanakan upacara HUT RI ke-79 di IKN dengan mayoritas peserta dari Kalimantan, mengingat kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk menampung ribuan orang dari Jakarta.

[TOS | VOA INDONESIA]


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya