Kukar

Jelang Penetapan UMK, DPRD Kukar Berharap Perusahaan Hindari PHK

Kaltimtoday.co, Tenggarong – Jelang penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Kutai Kartanegara (Kukar) 2021, Ketua Komisi I DPRD Kukar, Supriyadi menekankan perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Belum ada penetapan UMK. Untuk situasi saat ini, yang penting itu perusahaan tidak melakukan PHK,” kata Supriyadi, Selasa, 3/11/2020.

Baca juga:  Ketua Komisi IV DPRD Kukar Pastikan Selalu Terbuka kepada Mahasiswa

Supriyadi memaparkan, UMK Kukar 2020 sebesar Rp3,1 juta. Namun, pada realitanya, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan hal tersebut.

“Kemarin saya terima Serbundo, mengadukan bahwa di beberapa perusahaan sawit ada realita yang berubah, ada sistem borongan. Ada yang gak tercapai UMK,” kata Supriyadi.

Bahkan, ada yang menerima berkisar Rp2 juta. Pada proses penetapan UMK, Supriyadi menilai, saat ini ada dua sisi. Pertama, soal pengusaha yang juga terdampak pandemi Covid-19 dan para pekerja yang memerlukan upah layak.

Baca juga:  Wacana Pemekaran Sejumlah Desa, Berikut Tanggapan Ketua Komisi I DPRD Kukar

“Ada dua sisi. Ada beberapa pengusaha mengeluh, yang penting situasi saat ini jangan di PHK. Bisa rolling, yang penting bisa bertahan,” kata Supriyadi.

Politisi PAN tersebut menekankan, kebijakan penetapan UMK, idealnya tetap harus membuat perusahaan dapat bertahan, dan pada pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhannya.

[TUR | NON | ADV DPRD KUKAR]

 

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker