Kondisi global dinilai mulai memengaruhi perekonomian Kaltim. Daya beli melemah, harga batu bara melorot, sektor jasa makin lesu. Ancaman badai PHK mulai mengemuka.

BELUM genap setengah tahun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah ambruk dua kali pada 2025. Bursa Efek Indonesia bahkan menerapkan trading half, menghentikan sementara perdagangan saham, setelah IHSG jeblok 596,33 poin atau turun 9,16 persen ke level 5.914,28 pada pembukaan perdagangan Selasa, 8 April 2025.

Peristiwa yang persis sama terjadi 28 hari sebelumnya. Otoritas bursa menghentikan perdagangan sementara kala IHSG melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke level 6.076,08 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa 18 Maret 2025. Dua kejadian yang tak biasa ini disebut kontribusi sejumlah faktor termasuk ketidakpastian ekonomi global.

Pengamat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, Hairul Anwar, menjelaskan bahwa fluktuasi bursa saham sejatinya sesuatu yang normal. Namun demikian, ia menguraikan bahwa perkembangan volatilitas atau statistik harus benar-benar diperhatikan.

“Masalahnya bukan sekadar naik-turun. Pola volatilitasnya itu yang trennya turun,” sebut Cody, sapaan Hairul Anwar, ketika diwawancara pada Ahad, 13 April 2025. “Itu makanya (perdagangan saham) dihentikan sementara. Kalau tidak, dikhawatirkan malah hancur.”

Salah satu faktor penurunan IHSG dipicu masalah global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terang Cody, mengenakan tarif ekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. Kebijakan itu menyebabkan harga komoditas naik.

“Pertanyaannya, apakah kita masih kompetitif menghadapi itu semua? Tentu tidak,” tegasnya.

Kondisi itu dapat dilihat melalui grafik penurunan IHSG selama enam bulan belakangan. Tren penurunan yang relatif lama mencerminkan banyak investor ‘berkualitas’ yang menarik investasinya dari Indonesia. Para pelaku usaha yang memilih berinvestasi di negara lain mengindikasikan daya saing yang makin menurun.

“Akhirnya, kita akan merasakan dampak dari gonjang-ganjing pasar global, termasuk Kaltim, yang mayoritas kebutuhannya diimpor dari luar,” sebutnya.

Dampak yang dimaksud adalah impor Kaltim yang turun pada pembuka 2025 imbas IHSG--termasuk kurs rupiah--yang terus melemah. Penurunan nilai impor memang hal yang positif bagi neraca perdagangan. Namun demikian, penurunan tersebut juga bisa dibaca sebagai alarm ketika komoditas impor adalah kebutuhan yang tidak diproduksi di dalam negeri. Cody mengatakan, produsen impor Kaltim yang menaikkan harga barang impor akan memicu daya beli masyarakat melemah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, impor Bumi Etam sebesar USD 390,48 juta pada Januari 2025. Nilai itu turun 24,75 persen dibandingkan Desember 2024. Sementara itu, struktur impor menurut penggunaan di Kaltim didominasi kelompok bahan baku atau penolong dengan porsi 92,82 persen.

Kondisi Kaltim bisa diperparah oleh sektor utama ekonomi, pertambangan batu bara, yang ikut lemah di pasar global. Harga komoditas ini anjlok imbas tidak bergeraknya industri. Stok emas hitam sebagai sumber energi kini melimpah yang menyebabkan harganya jatuh. 

China, kata Cody, merupakan tujuan utama ekspor batu bara Kaltim. Industri Tiongkok saat ini tak bergerak secepat sebelumnya karena tengah menjadi sasaran utama perang tarif oleh AS. Negeri Tirai Bambu itu mengencangkan ikat pinggang. Kebijakan menggunakan batu bara dalam negeri alih-alih mengimpor dari Indonesia merupakan salah satu pilihan yang masuk akal. Artinya, China bisa mengurangi impor batu bara dari Indonesia. 

“Bahkan Australia, yang terkenal sebagai produsen batu bara berkualitas bagus, malah berencana menutup tambang karena harga komoditas turun,” sambung Cody. 

Bursa ICE Newcastle memang mencatat harga batu bara dunia mulai meredup tahun ini. Harga emas hitam dunia di bursa tersebut USD 95,05 per metrik ton pada 18 April 2025. Harga batu bara bahkan sempat menyentuh USD 94 metrik ton pada 7 April 2025 atau yang terendah dalam empat tahun terakhir.

Menurut laporan BPS, ekspor batu bara sebagai bahan bakar mineral nonmigas memang meningkat pada 2021-2024 dari sisi volume. Namun, tidak dengan nilainya. Pada rentang yang sama, ekspor batu bara Bumi Etam justru menunjukkan grafik penurunan secara nilai. 

Cody menegaskan, pola itu terbentuk karena harga batu bara yang terus melorot. Padahal, hasil ekspor emas hitam itu yang kembali ke Kaltim dalam bentuk dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat. Penurunan nilai ekspor komoditas jelas mengurangi dana bagi hasil yang diterima Kaltim. 

“Investasi lesu, daya beli masyarakat melemah, ditambah kemungkinan penurunan dana bagi hasil karena turunnya harga batu bara merupakan pukulan ganda bagi Kaltim,” urai Cody. “Dalam beberapa waktu ke depan, mungkin kita akan melihat PHK di mana-mana. Selain itu, kebutuhan barang yang meningkat menyebabkan biaya hidup masyarakat makin mahal. Puncaknya kemungkinan terjadi dalam enam bulan mendatang.”

Ancaman Badai PHK 

Ketua Exco Partai Buruh Kaltim, Eddy Heriadi Mochsen, mengakui bahwa kondisi global akhir-akhir ini kalut sehingga berpotensi menggoyahkan ekonomi Kaltim. Namun demikian, ia menegaskan, serikat buruh dalam naungan organisasinya maupun partainya, belum mendapatkan aduan resmi ihwal dampak tersebut di Kaltim. 

“Sementara ini, kami belum mendapat laporan langsung dari teman-teman di kabupaten kota, khususnya yang terdampak seperti di Berau itu,” kata Eddy, Kamis, 24 April 2025. 

Peristiwa yang dimaksud Eddy itu adalah PHK di Bumi Batiwakkal. Dikutip dari berbagai media lokal di Berau, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan bahwa lebih dari 760 pekerja di-PHK pada triwulan pertama 2025. Setidaknya, PHK tersebut terjadi di 24 perusahaan yang didominasi pertambangan sektor batu bara. 

Eddy menegaskan, pengurus pusat partai telah menyiapkan upaya mitigasi. Adapun di Kaltim, Partai Buruh akan menggelar rapat yang bertujuan melihat perkembangan ketenagakerjaan di Bumi Etam. Tak terkecuali, dampak dan upaya advokasi untuk melindungi hak-hak buruh. Eddy juga mengimbau pengusaha dan para pekerja dapat melakukan bipartit sebelum mengambil tindakan. 

Gembosnya Sektor Jasa

Ketidakpastian ekonomi akhir-akhir ini turut menyerang sektor jasa seperti perhotelan dan pariwisata di Kaltim. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim, Sahmal Ruhip, sependapat bahwa sektor jasa sedang goyah. Sejak awal 2025, okupansi atau tingkat hunian kamar perhotelan terjun bebas. Hal itu juga berimbas kepada UMKM pemasok. 

“Okupansi yang tadinya 70 persen jadi 20 persen. Okupansi bisa 40 persen saja itu sudah bagus.” terang Sahmal, Selasa, 22 April 2025. 

Dampak okupansi yang rendah disebut menyebabkan beberapa hotel di Kaltim mengambil langkah efisiensi. Karyawan hanya masuk dua pekan lalu diistirahatkan dua pekanberikutnya. Di samping itu, kelompok usaha perhotelan menunda pembayaran pekerjaan. Namun untuk PHK, ia mengatakan belum terjadi di sektor ini. 

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, kondisi ekonomi global dan ekonomi Kaltim yang lesu akhir-akhir ini. Namun demikian, ia menegaskan dampak ekonomi global tidak terlalu besar untuk sektor primer perhotelan. Dampaknya justru lebih terasa di sektor nonprimer perhotelan seperti restoran dan kuliner. 

Penyebab yang sangat memukul sektor usaha perhotelan justru Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Sahmal mengatakan, kondisi ini diperparah imbauan larangan study tour, perjalanan dinas,hingga pengadaan kegiatan di hotel. 

“Inilah yang keliru. Bagaimanapun, tidak boleh membuat suatu keputusan drastis yang sifatnya mengganggu semua sistem. Ini bukan hotel saja, pemasoknya juga, UMKM-nya juga. Jadi semua sektor yang berkolaborasi dengan hotel dan restoran akan terimbas,” tambahnya.  

PHRI, sambung dia, menyadari bahwa kondisi ekonomi tak berimbas terhadap fiskal negara saja. Ia menyayangkan kebijakan yang ditempuh secara tiba-tiba itu turut menekan kelompok sektor usaha perhotelan. Padahal, ada biaya-biaya besar yang tidak bisa dikesampingkansektor usaha perhotelan seperti kredit perbankan, pekerja, hingga pajak. Perhotelan yang tertekan justru dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor ini. 

Sahmal melanjutkan, pihaknya sedang mencari jalan keluar. Di antaranya, ia mengatakan,akan ada negosiasi mengenai pajak perhotelan dengan pemerintah. Kebijakan tersebut telah dilakukan di beberapa daerah di luar Kaltim. 

Jebloknya sektor jasa, batu bara, hingga goyahnya ekonomi global disebut berpotensi menyebabkan ekonomi Kaltim yang suram. Namun, di balik berbagai persoalan tersebut, Cody dari Universitas Mulawarman melihat secercah harapan. Krisis tak mungkin terjadi selamanya. Ia menilai bahwa ini waktu yang tepat bagi pemerintah mengevaluasi investasi dan sektor ekonomi. 

Ada beberapa saran ia berikan. Pertama, menginventarisasi data investasi dan pasar baru tujuan pasar ekonomi Kaltim. Kedua, membangun sumber daya manusia. Terakhir, Kaltim perlu berfokus kepada perdagangan antarpulau. Ia menilai, tiga pola ini yang seharusnya sudah dimulai sejak awal era Reformasi. (*)

Reportase ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah media. Di antaranya Kaltimtoday.co dan Kaltimkece.id.