Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memilih lebih selektif dalam membelanjakan anggaran daerah di tengah belum optimalnya transfer dana dari pemerintah pusat. Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah baru berada di kisaran 30 persen dari total APBD yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kukar menerapkan pola pengelolaan keuangan yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika selama ini belanja daerah banyak disusun berdasarkan proyeksi pendapatan, kini pemerintah hanya akan menjalankan kegiatan yang telah didukung ketersediaan dana riil di kas daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan seluruh program yang dijalankan memiliki dukungan anggaran yang memadai.

“Pendekatan tahun ini berbeda. Kalau sebelumnya lebih menggunakan proyeksi, sekarang berbasis pada ketersediaan anggaran. Artinya uangnya harus ada terlebih dahulu, baru belanjanya kita rilis,” kata Aulia.

Lebih lanjut, dana yang saat ini telah masuk ke kas daerah juga harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rutin pemerintahan. Karena itu, melakukan pengaturan prioritas terhadap belanja yang dianggap paling mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Meski melakukan pengendalian belanja, Aulia memastikan sejumlah program pelayanan dasar tetap berjalan tanpa gangguan. Di antaranya pembiayaan program BPJS Kesehatan yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan berobat cukup menggunakan KTP.

Selain itu, kebutuhan sektor pendidikan juga telah masuk dalam daftar prioritas, mulai dari BOSDA, BOSDA Afirmasi hingga pengadaan perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. 

“Namun untuk belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, sudah kami siapkan secara khusus dan kami pastikan tidak terganggu,” ujar Aulia.

Sementara itu, untuk sektor infrastruktur, pemerintah daerah menetapkan skala prioritas yang lebih ketat. Infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan anggaran tahun ini.

Penanganan longsor, perbaikan jembatan yang berpotensi membahayakan pengguna, hingga infrastruktur yang membutuhkan pemeliharaan mendesak akan tetap mendapat perhatian pemerintah daerah.

Di sisi lain, proyek pembangunan infrastruktur baru masih akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah dalam beberapa bulan ke depan.

“Ketika berbicara mengenai pembangunan infrastruktur baru, kami akan melihat terlebih dahulu kondisi keuangan daerah,” ungkapnya.

Karena itu, sejumlah kegiatan yang bersifat pembangunan baru untuk sementara waktu masih ditahan sembari menunggu peningkatan pendapatan daerah. Langkah tersebut dilakukan agar pengeluaran pemerintah tetap terukur dan kemampuan fiskal daerah dapat terjaga hingga akhir tahun anggaran.

“Pemerintah daerah mencoba menahan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan baru sambil melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah sehingga proses belanja bisa tetap terkendali,” tandasnya,” tandasnya.

[RWT]