Kaltimtoday.co, Samarinda – Penyebaran virus Corona atau Covid-19 masih merajalela hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali Kaltim. Angka penambahan kasus pasien positif Covid-19 kian melonjak setiap harinya. Menjadi bukti bahwa virus tersebut semakin ganas dan menyerang siapa saja. Terlebih lagi, mulai muncul klaster-klaster baru di mana virus menyebar. Salah satunya perkantoran.

Sejak awal kemunculannya di Kaltim, Covid-19 tidak bisa dianggap sepele. Harus ada perhatian serius dan penanganan maksimal demi meminimalisasi penambahan kasus positif. Dalam hal ini, pemerintah provinsi beserta kabupaten kota terkesan gagal untuk mencegah penyebaran virus yang makin meluas. Melihat fenomena tersebut, mesti menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan di pemerintahan Kaltim, kabupaten, dan kota.

Fitri Maisyaroh, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kaltim menyampaikan pendapatnya. Menurut data yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2020 lalu, pasien terkonfirmasi positif menyentuh angka 1.932 orang. Sebanyak 1.263 orang dinyatakan sembuh, 55 orang meninggal dunia, dan 614 pasien dirawat.

Menurut Fitri, Kaltim tengah mengalami gelombang kedua pasca normal baru. Terbukti dengan angka terkonfirmasi positif Covid-19 yang tidak menurun. Maka, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim dan Dinas Kesehatan Kaltim dengan kepala yang baru, Padilah Mante Runa harus melakukan penanganan virus tersebut secara lebih serius.

Fitri mengatakan, harus ada sosialisasi yang lebih digencarkan. Terutama mengenai protokol pencegahan Covid-19 dan data terbaru terkait penambahan jumlah terkonfirmasi positif serta yang meninggal.

“Itu harus diperbaharui setiap hari. Tidak cukup kalau hanya di medsos seperti Instagram. Seharusnya bisa dibagikan ke semua kontak RT yang ada di Kaltim. Nanti, ketua RT bisa membagikannya kembali ke warga,” beber Fitri.

Menurut Fitri, hal tersebut perlu dilakukan karena dia berpendapat bahwa tak semua masyarakat Kaltim mampu mengakses medsos terkait info terbaru Covid-19. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menyebarkan informasi resmi. Agar masyarakat bisa lebih waspada dan tahu perkembangan yang sebenarnya. Sekaligus sebagai pengingat bahwa Covid-19 bukanlah virus biasa. Taruhannya adalah nyawa dan masyarakat mesti menyadari itu.

 

View this post on Instagram

 

Pemerintah memutuskan sekolah yang berada di zona Covid-19 hijau dan kuning bisa menggelar pembelajaran tata muka? Kalian setuju jika ini diterapkan #kaltim #bontang #kukar #kubar #samarinda

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Aug 8, 2020 at 12:45am PDT

Pemasangan spanduk mengenai protokol kesehatan Covid-19 lengkap dengan ancaman yang mengintai pun tak kalah penting. Spanduk harus dipasang di daerah ramai dengan jumlah banyak. Sehingga, informasi terbaru tak melulu berkiblat pada medsos. Warga yang tak mengakses medsos pun berkesempatan untuk mengetahui informasi terbaru dari spanduk. Solusi menarik lainnya juga bisa bekerja sama dengan pengurus masjid. Semisal, setelah salat magrib akan diumumkan informasi terbaru melalui pengeras suara. Warga sekitar pasti bisa mendengarkannya.

“Sosialisasi masif ini tidak hanya tugas dari Dinas Kesehatan Kaltim saja. Namun, seluruh pemangku kepentingan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga. Dalam hal ini, Diskominfo pun harus lebih aktif, kreatif, dan proaktif,” sambungnya.

Setelah sosialisasi masif dilaksanakan, barulah dilakukan evaluasi. Paling penting, kesadaran masyarakat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan itu wajib. Agar kasus positif turut menurun. Seandainya masyarakat masih tidak mengindahkan sosialisasi itu, menerapkan denda dan sanksi sosial menjadi opsi lainnya. Fitri juga mengingatkan, perihal kendala teknis dari hasil tes usap (swab test) yang hasilnya lambat keluar karena antrean panjang akibat banyaknya hasil tracking pasien positif.

Menurutnya, orang yang tengah menunggu hasil tes usap, sebaiknya wajib melakukan isolasi mandiri. Hal itu bertujuan agar mencegah terjadinya penularan jika hasil tes usap dinyatakan positif. Bagi Fitri, isolasi mandiri ketika hasil tes usap keluar agak kurang tepat. Mestinya sudah dilakukan jauh sebelum merencanakan diri untuk mengikuti tes usap itu karena tracking dari pasien positif yang ada sebelumnya.

Ditambahkan oleh Fitri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim juga perlu membantu Pemkot Balikpapan demi menyosialisasikan kepada warga Balikpapan Timur mengenai pentingnya mendukung pemakaian embakarsi haji untuk antisipasi penambahan pasien positif Covid-19. Sebab hampir seluruh rumah sakit kehabisan ruangan dan kewalahan untuk menampung lonjakan pasien. Terkait pendanaan pun sudah semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Mengimbau kepada masyarakat agar wajib melakukan protokol kesehatan. Tidak keluar rumah jika tak ada kepentingan mendesak, menggunakan masker yang tepat tiap keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, serta mencuci tangan. Menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh juga perlu. Jika merasa memiliki gejala Covid-19, segera hubungi pihak medis agar dilakukan diagnosa lanjutan,” pungkas Fitri.

[YMD | RWT]