Kaltimtoday.co - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bakal menindak berbagai bentuk kecurangan dalam sistem distribusi beras bersubsidi. Ia menilai, manipulasi dalam tata niaga beras sangat merugikan masyarakat dan membahayakan stabilitas sektor pangan nasional.

Dalam keterangannya di kompleks parlemen Senayan, Rabu (16/7/2025), Amran menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik nakal yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi manipulasi takaran, penurunan mutu beras, hingga permainan harga yang tidak sesuai ketentuan. 

“Perlu diingat, beras itu disubsidi oleh pemerintah. Jangan sampai ada pihak yang mempermainkan sistem ini demi keuntungan pribadi. Subsidi itu besar dan harus dikawal,” tegas Amran.

Ia mengungkapkan bahwa praktik curang seperti beras oplosan berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 99 triliun per tahun. Angka tersebut mencerminkan betapa serius dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan.

"Kalau ini diberantas tuntas, subsidi bisa tepat sasaran. Daya beli masyarakat pun meningkat. Yang sebelumnya hanya mampu beli satu kilogram, bisa meningkat jadi 1,2 atau 1,3 kilogram," jelasnya.

Selain dampak pada konsumen, Amran menekankan pentingnya perbaikan tata niaga beras untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, sektor pangan adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang perlu dijaga dengan ketat. 

“Pangan adalah sektor strategis. Ketika sistem tata niaga beras sehat, petani juga akan sejahtera,” ucapnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Amran menjelaskan adanya anomali harga beras yang terpantau sejak Mei 2025. Ia menyebut harga beras di tingkat petani dan penggilingan justru turun, namun harga di pasaran mengalami kenaikan.

“Kami telusuri dan analisis, dua bulan terakhir terjadi penurunan harga di tingkat produsen, tapi anehnya harga di tingkat konsumen naik. Ini janggal,” katanya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras nasional naik 14 persen. Namun, peningkatan pasokan ini tidak diikuti dengan penurunan harga eceran, yang justru terus merangkak naik.

Amran juga menyinggung temuan lapangan yang menyatakan 85 persen beras yang beredar tidak sesuai dengan standar kualitas. Banyak di antaranya dioplos, dikemas ulang, atau dijual dengan harga premium meski kualitasnya hanya kelas medium.

“Ini fakta di lapangan. Beras curah dijual seolah-olah medium, beras medium dijual dengan label premium. Ada yang dikemas ulang tanpa melalui proses standar. Ini harus kita perangi bersama,” pungkas Amran.

Dengan cadangan beras nasional yang saat ini mencapai 4,2 juta ton, Mentan berharap momentum ini dapat digunakan untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem distribusi beras, demi menjamin keterjangkauan harga dan kelayakan mutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

[RWT]