Kaltimtoday.co, Samarinda - Peranan seorang guru begitu berjasa dalam mendidik seorang anak dalam mengejar impian. Namun, tak semua guru hidupnya sejahtera. Terlebih bagi mereka yang masih berstatus honorer.

Untuk mendapatkan tunjangan lebih, guru diwajibkan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda, kurang lebih ada 500 guru belum mendapat sertifikat PPG. Setiap tahunnya anggaran untuk mendapatkan sertifikat PPG bagi tenaga kependidikan sangat terbatas.

"Sedangkan dari pusat tidak diperbolehkan mengurus mandiri, harus dari anggaran daerah," kata Asli.

Hal ini kemudian diajukan kepala Komisi IV DPRD Samarinda, Selasa (6/4/2021) lalu. Besar harapan Asli agar tahun ini program sertifikasi guru juga diprioritaskan dalam bidang pendidikan.

"Kalau bisa diprioritaskan yang sudah lama mengajar," jelasnya.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Terpisah, Anggota Komisi IV Ahmat Sopian mengatakan, pihaknya bisa saja mengusulkan program sertifikat PPG, pada APBD Perubahan. Apalagi tujuannya untuk mensejahterakan guru.

"Semoga bisa diusulkan di anggaran perubahan nanti," kata Sopian.

Baginya tak membutuhkan dana besar jika harus membiayai para guru untuk mendapatkan sertifikat PPG. Apalagi tahun ini Pemerintah Pusat juga akan membuka peluang untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Karena harapan kami, guru honorer juga bisa mendapatkan tunjangan, sehingga program sertifikasi guru perlu dianggarkan dalam perubahan nanti," tutup Sopian.

[LIS | NON | ADV DISDIK SAMARINDA]