Politik

KPU Samarinda Kesulitan Rekrut PPS, Warga Trauma Pilpres?

Kaltimtoday.co, Samarinda – KPU Samarinda saat ini terus berpacu dengan waktu, untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada September mendatang. Usai bekerja keras melakukan seleksi tahap awal dari tiga pasangan bakal calon di jalur independen, KPU Samarinda saat ini juga terus mengebut target perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Untuk 10 kecamatan dari 59 kelurahan, KPU Samarinda sedikitnya memerlukan PPS sebanyak 354 personel, akan tetapi, sampai saat ini jumlah tersebut baru mencapai angka 307 pendaftar.

Baca juga:  Siti Qomariah-Ansharullah Gugur, Calon Independen di Samarinda Sisa Dua Pasang

Komisioner KPU Samarinda Najib memaparkan, jika dirata-ratakan, idealnya pihaknya memerlukan 6 personel PPS untuk setiap kelurahan. Tapi jumlah saat ini masih belum terpenuhi lantaran ada 38 kelurahan yang tidak mencapai angka ideal tersebut.

“38 kelurahan sampai hari ini masih kurang dari 2 kali kebutuhan yang diperlukan, artinya kurang dari 6 seperti ideal targetkan,” beber Najib.

Perpanjangan waktu tentu wajib dilaksanakan untuk mencapai angka yang diinginkan. Yakni 24-27 Februari untuk jadwal pendaftarannya.

“Itu juga kita maksimalkan sampai jam 12 malam,” ungkapnya.

Najib mengaku, dari 307 pendaftar yang sudah tercatat, itu bukanlah jumlah yang bisa dibagi merata. Pasalnya tak sedikit kelurahan yang mengalami angka ketimpangan dari jumlah pendaftaran PPS.

Baca juga:  Zairin-Sarwono Turun Tipis, Parawansa-Markus Turun Drastis

Jika sesuai jadwal, maka seharusnya seleksi tahapan lanjut tertulis akan diselenggarakan pasa 1 Marer mendatang, berhubung masih ada kendala di angka pendaftaran, otomatis jadwal seleksi tertulis akan diundur hingga 4 Maret.

Ia menyampaikan ada beberapa yang telah masuk namun tidak signifikan dan masih ada sekitar 10 pelamar tambahan.

“Kita berharap 3 hari ini pendaftar betul-betul maksimal, kemudian kita tidak harus menunda lagi atau berkoordinasi dengan institusi atau lembaga pendidikan,” harapnya.

“Kalau tidak mampu memenuhi 6 kuota 2 kali kebutuhan, maka KPU diminta koordinasi ke lembaga pendidikan, institusi kursus atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), kampus dan beberapa perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang kurang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Najib mengatakan bahwa ada opsi lain. Seperti, mengambil angka kekurangan dari kelurahan terdekat yang memiliki kelebihan.

“Kami enggak berharap opsi itu. Mudahan saja hari ini bisa betul-betul memenuhi kuotanya untuk 38 kelurahan tersebut,” tutupnya.

[JRO | TOS]

Facebook Comments

Tags

Related Articles

Back to top button
Close