SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Anwar Sanusi, yang menyebut Samarinda sebagai salah satu dari lima daerah dengan pengelolaan sampah terburuk di Kalimantan Timur.

Pernyataan itu dinilai kurang bijak, apalagi tanpa disertai solusi konkret. Selain Samarinda, empat daerah lainnya yang disebut bermasalah dalam pengelolaan sampah adalah Kutai Kartanegara (Kukar), Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Barat (Kubar).

“Dia enggak ngerti apa-apa komentar, itu kepala dinas macam apa itu? Wartawan kalau mau tulis tidak masalah,” kata Andi Harun di Ballroom Arutala Gedung B Bapperida Samarinda, Selasa (1/7/2025).

Andi Harun menyebut, penggunaan metode open dumping memang masih terjadi di banyak daerah, termasuk Samarinda. Namun, langkah Pemkot untuk menindaklanjuti surat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah berjalan.

“(Hampir) semua daerah yang pakai sistem open dumping dapat peringatan dari KLHK. Dia enggak tanya apakah surat teguran dari KLHK sudah kita tindak lanjuti atau belum. Dia hanya komentar saja,” tambahnya.

Sebagai informasi, open dumping adalah praktik pembuangan sampah secara langsung ke lahan terbuka tanpa pengolahan atau perlindungan lingkungan yang memadai. Praktik ini berisiko tinggi mencemari tanah, air, dan udara.

Andi Harun menilai, sebagai pejabat publik, seharusnya pernyataan Kepala DLH Kaltim disertai dengan masukan atau solusi. Bukan hanya mengkritik tanpa pemahaman atau data yang mendalam.

“Saya enggak tahu apakah dia ahli sampah atau bukan. Latar belakang pendidikannya apa?” ucapnya.

Andi Harun juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

“Yang dibutuhkan adalah duduk bersama mencari solusi. Kalau ada masalah di Samarinda, ya itu juga masalah provinsi. Karena ini adalah tanggung jawab bersama,” tutupnya.

[NKH | TOS]