Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebagai lembaga baru yang akan mengambil alih seluruh penyelenggaraan ibadah haji mulai tahun 2026. Keputusan ini merupakan bagian dari reformasi sistem pelayanan haji dan ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Peralihan wewenang dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) ke BP Haji ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan ibadah haji. 

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa lembaganya siap mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan haji 2026. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara pengukuhan pengurus organisasi Matahari Pagi Indonesia di Medan, Sumatera Utara, Jumat (4/7/2025).

"Mulai 2026, sesuai arahan Presiden, BP Haji akan menangani seluruh urusan penyelenggaraan haji. Artinya, kewenangan yang sebelumnya ada di Kementerian Agama akan dialihkan sepenuhnya ke BP Haji," jelas Dahnil.

Meskipun telah menunjukkan kesiapan, Dahnil mengakui masih terdapat hambatan, terutama dalam aspek regulasi. Ia menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang dalam proses revisi oleh Badan Legislasi DPR RI.

“Proses legalitasnya masih berjalan. Apakah nantinya tetap disebut BP Haji atau akan berubah menjadi kementerian, semua tergantung keputusan DPR,” lanjutnya.

Tidak hanya menyiapkan dari sisi regulasi dan internal kelembagaan, BP Haji juga telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Kelompok kerja atau kaspos bersama telah dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar dan lebih terintegrasi sejak tahap awal.

"Upaya ini dilakukan agar berbagai kendala yang terjadi pada pelaksanaan haji sebelumnya tidak terulang kembali di masa depan," tegas Dahnil.

Selain itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi akan diperkuat melalui pembentukan Dewan Koordinasi Tinggi, hasil kesepakatan antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Dewan ini akan mencakup kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk haji, ekonomi, dan pembangunan kampung haji.

BP Haji akan memikul tanggung jawab penuh atas seluruh aspek penyelenggaraan haji, mulai dari pengelolaan transportasi, konsumsi jamaah, layanan masyair, hingga fasilitas asrama haji di berbagai daerah.

[RWT]