Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini, masyarakat heboh perihal kebijakan teranyar Pertamina untuk memberlakukan aplikasi My Pertamina dalam rangka pembelian bahan bakar. Masyarakat diwajibkan mendaftarkan kendaraannya untuk setiap pembelian bahan bakar. Kendati demikian, Samarinda belum menjadi kota yang menerapkan uji coba.

Uji coba sebenarnya sudah dimulai sejak 1 Juli 2022 lalu. Pro dan kontra pun menuai di tengah-tengah publik. Sebagian orang menilai kebijakan itu hanya menyulitkan saja. Dalam hal ini, anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah juga ikut menyoroti penggunaan aplikasi tersebut. Menurut Nursobah, kebijakan itu bukan memudahkan, tapi justru menyulitkan masyarakat.

“Kebijakan itu bukan memudahkan tapi menyusahkan bagi masyarakat. Tidak ada keuntungan bagi masyarakat,” kata Nursobah.

Apalagi, ujar Nursobah, tak semua masyarakat mempunyai ponsel pintar. Penggunaan aplikasi tersebut untuk membeli BBM juga dinilainya tak terlalu esensial.

“Kasihan masyarakat yang tidak memiliki smartphone, bahkan tidak bisa mengoperasikan alat komunikasi itu. Sementara mereka memiliki hak untuk membeli BBM. Apakah ketika tidak memiliki aplikasi lalu ditolak?,” bebernya.

Nursobah juga menyebutkan, seandainya kebijakan itu dapat memudahkan masyarakat dalam pelayanan, maka sah jika jika diterapkan.

“Tapi ini tidak demikian, masyarakat juga banyak yang menolak. Jadi kebijakan ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” tandasnya.

[TOS | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.