Oleh: Muh. Alfian, MPA (Tenaga Ahli DPR RI)

Pembangunan Ibu Kota baru telah menjadi topik hangat dalam agenda politik dan pembangunan nasional. Namun, di tengah semangat pembangunan, keberlanjutan harus tetap menjadi fokus utama. Sebagai representasi rakyat, anggota dewan terpilih dari Dapil Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan Ibu Kota baru, Nusantara, memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Legislator terpilih memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini bukanlah sekadar isu lokal, melainkan merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan dan mengamankan masa depan generasi mendatang.

Ketika membahas Sustainability Agenda dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, para politisi ini harus pandai dalam bercakap-cakap dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Langkah-langkah tersebut haruslah berkelanjutan dalam arti tidak merugikan generasi mendatang demi kepentingan generasi saat ini. Namun, di tengah semaraknya pembangunan ini, penting untuk tidak melupakan aspek keberlanjutan atau sustainability. Keberlanjutan bukanlah sekadar buzzword, melainkan prinsip yang harus dipegang teguh dalam setiap tahap pembangunan.

Sustainable development bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Oleh karena itu, anggota dewan terpilih harus secara aktif terlibat dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi implementasinya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan diintegrasikan secara menyeluruh dalam setiap tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Komitmen terhadap Sustainability Agenda juga mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam dan ekosistem yang ada di Kalimantan Timur. Dalam konteks ini, legislator terpilih yang telah memenangkan pesta demokrasi lima tahunan kemarin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota baru tidak merusak atau mengancam keberlangsungan sumber daya alam yang penting bagi ekosistem lokal.

Dalam konteks pembangunan IKN, sustainability agenda menjadi kunci yang tak boleh terlewatkan. Hal ini mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan besar seperti ini terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satu aspek penting dari sustainability agenda dalam pembangunan IKN adalah pelestarian lingkungan. Sebagai Ibu Kota baru, harus ada komitmen kuat untuk melindungi dan merawat sumber daya alam yang ada, seperti hutan, sungai, dan udara bersih.

Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam ekosistem yang ada dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki. Selain itu, memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Politisi harus menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil.

Pembangunan Ibu Kota baru harus menjadi kesempatan untuk mengimplementasikan teknologi dan inovasi ramah lingkungan. Anggota dewan memiliki peran penting dalam mendorong investasi dalam teknologi hijau dan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Selain itu, pembangunan IKN juga harus memperhatikan aspek sosial keberlanjutan. Ini termasuk memastikan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan, serta memperhatikan dampak sosial yang mungkin timbul, seperti pemindahan penduduk dan perubahan pola hidup.

Aspek ekonomi juga harus menjadi perhatian utama dalam sustainability agenda pembangunan IKN. Pembangunan yang berkelanjutan harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, bukan hanya untuk jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara finansial, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Penting juga untuk memperhatikan aspek transportasi dalam sustainability agenda pembangunan IKN. Transportasi yang ramah lingkungan seperti kereta api dan transportasi publik harus menjadi prioritas dalam upaya mengurangi emisi karbon dan kemacetan lalu lintas.

Selain itu, anggota dewan juga harus memperjuangkan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pembangunan Ibu Kota baru tidak boleh menjadi alat untuk meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi, melainkan harus memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Sebagai wakil rakyat, integritas dan etika menjadi hal yang sangat penting. Dalam konteks ini, mereka harus menjaga diri dari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan publik yang lebih besar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan Ibu Kota baru akan menimbulkan tantangan dan konflik kepentingan. Namun, anggota dewan terpilih memiliki tanggung jawab untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan yang memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, pembangunan IKN juga harus memperhatikan aspek arsitektur dan tata ruang yang ramah lingkungan. Bangunan-bangunan yang efisien energi dan menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan harus diutamakan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam mengimplementasikan sustainability agenda, peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangatlah penting. Kolaborasi antara berbagai pihak akan memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam sustainability agenda pembangunan IKN. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Pemberdayaan lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas juga merupakan hal yang penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Mereka harus memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Komitmen terhadap Sustainability Agenda dalam pembangunan Ibu Kota baru bukanlah tugas yang mudah. Namun, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia melangka menuju masa depan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua warganya.

Anggota dewan terpilih harus mampu bekerja sama lintas partai dan lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan kompleks seperti pembangunan Ibu Kota baru. Kewajiban anggota dewan tidak hanya selesai setelah pemilihan, tetapi berlanjut dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Dalam konteks ini, mereka harus tetap terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat, serta siap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. 

Pembangunan Ibu Kota baru adalah momentum untuk meredefinisi paradigma pembangunan di Indonesia. Anggota dewan terpilih memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa paradigma tersebut berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas, sehingga memberikan manfaat bagi semua warga negara, tanpa mengorbankan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Dengan demikian, anggota dewan terpilih dari Dapil Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa sustainability agenda menjadi bagian integral dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ini bukan hanya tentang membangun sebuah kota, tetapi tentang membentuk masa depan yang berkelanjutan bagi bangsa dan generasi yang akan datang. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp