Oleh: Danang Kurniawan, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Samarinda

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia secara umum masih terpusat pada Laporan Keuangan Pemerintah (LKP), baik itu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKP ini menjadi landasan utama bagi akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, parlemen, serta entitas pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, di balik urgensi LKP yang tak terbantahkan, terdapat instrumen pelaporan lain yang memiliki peran krusial, terutama dalam konteks analisis ekonomi makro dan perbandingan global, yakni Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP), atau yang dikenal di dunia internasional sebagai Government Finance Statistics (GFS).

Memahami Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP): Pilar Akuntabilitas Domestik

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah produk utama dari sistem akuntansi pemerintah yang ada di Indonesia. LKPP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Komponen LKPP, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dirancang untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, manfaat LKPP meliputi:

1. Akuntabilitas dan Transparansi: LKPP menjadi cermin bagi masyarakat dan DPR/DPRD untuk melihat bagaimana anggaran negara dikelola dan dibelanjakan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban formal pemerintah atas amanah pengelolaan keuangan publik.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran: Melalui LRA, publik dapat membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan target anggaran yang ditetapkan, sehingga memungkinkan evaluasi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Dasar Audit BPK: LKP adalah objek utama audit oleh BPK. Opini audit BPK, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sangat bergantung pada kualitas dan keandalan LKP. Ini menegaskan posisi LKP sebagai instrumen kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik.
4. Pengambilan Keputusan Internal: Bagi manajemen pemerintah, LKP menjadi dasar untuk menilai kinerja, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan strategi perbaikan di masa depan.

Dengan kata lain, LKPP adalah "rapor" keuangan pemerintah di tingkat domestik, yang memberikan gambaran detail tentang bagaimana dana publik digunakan dan posisi keuangan pemerintah pada suatu titik waktu.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP): Jendela ke Analisis Makro dan Perbandingan Global

Berbeda dengan LKPP yang berfokus pada akuntabilitas dan pertanggungjawaban administratif, Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) didesain untuk tujuan analisis ekonomi makro dan perbandingan lintas negara. LSKP disusun berdasarkan metodologi internasional yang distandardisasi, yang dikenal denan Government Finance Statistics Manual (GFSM) yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF).

LSKP memiliki karakteristik unik yang membedakannya:

• Cakupan Konsolidasi Luas: LSKP berusaha mengkonsolidasikan data keuangan dari seluruh entitas yang melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah yang tercakup dalam APBN/APBD, tetapi juga badan-badan lain yang mungkin tidak secara langsung masuk dalam struktur anggaran reguler namun memiliki dampak fiskal yang signifikan. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang sektor pemerintah secara keseluruhan.
• Klasifikasi Fungsional dan Ekonomi: LSKP mengklasifikasikan transaksi keuangan pemerintah berdasarkan tujuan fungsional (misalnya, berapa yang dibelanjakan untuk pendidikan, kesehatan, pertahanan, dll.) tidak sekedar karakter ekonominya (misalnya, belanja pegawai, belanja modal, subsidi, dll.). Klasifikasi ini sangat berguna untuk analisis dampak kebijakan fiskal terhadap sektor ekonomi dan sosial.
• Harmonisasi Internasional: Dengan menggunakan standar global, LSKP memungkinkan perbandingan yang valid dan relevan antara kinerja fiskal Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.

Urgensi LSKP dibandingkan LKPP terletak pada dimensi berikut:

1. Analisis Fiskal Makro yang Komprehensif: LSKP memberikan gambaran agregat dan terintegrasi tentang seluruh aktivitas keuangan sektor pemerintah. Ini krusial bagi para ekonom, analis kebijakan, dan pembuat keputusan untuk memahami dampak keseluruhan kebijakan fiskal terhadap perekonomian nasional, seperti defisit, utang, dan permintaan agregat. Ini melampaui detail pengelolaan anggaran yang disajikan dalam LKPP.
2. Kredibilitas dan Perbandingan Internasional: Dalam era globalisasi, investor, lembaga pemeringkat kredit, dan organisasi internasional sangat bergantung pada data yang konsisten dan komparabilitas antarnegara. LSKP dapat memenuhi kebutuhan ini, meningkatkan kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia dan memfasilitasi analisis risiko negara.
3. Memenuhi Kewajiban Global: Sebagai anggota komunitas internasional, dalam hal ini IMF, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan data statistik keuangan pemerintah sesuai dengan standar global. Ini mendukung transparansi fiskal di level global.
4. Dasar Perumusan Kebijakan Ekonomi yang Efektif: LSKP menyediakan data yang sangat relevan untuk perumusan kebijakan ekonomi makro, moneter, dan fiskal yang lebih tepat sasaran. Misalnya, dengan mengetahui total pengeluaran pemerintah untuk sektor tertentu secara konsolidasi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.
5. Peningkatan Kualitas Data: Proses penyusunan LSKP mendorong adanya rekonsiliasi dan konsolidasi data dari berbagai sumber dan tingkat pemerintahan. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas dan konsistensi data keuangan pemerintah secara keseluruhan di Indonesia.

Sinergi dan Komplementaritas: Bukan Pengganti, tapi Pelengkap

Penting untuk ditegaskan bahwa LSKP bukanlah pengganti LKPP. Keduanya memiliki fungsi dan urgensi yang berbeda namun saling melengkapi.

• LKPP berfokus pada mikro-akuntabilitas dan detail administrasi pengelolaan anggaran oleh entitas pemerintahan tertentu, memenuhi amanat undang-undang domestik dan kebutuhan audit. Ini adalah "buku besar" harian tentang bagaimana uang negara keluar masuk di setiap kementerian/lembaga atau daerah.
• LSKP berfokus pada makro-analisis dan konsolidasi data untuk tujuan ekonomi yang lebih luas dan perbandingan internasional. Ini adalah "potret besar" kesehatan fiskal negara secara keseluruhan, disajikan dalam bahasa universal yang dipahami oleh komunitas ekonomi global.

Singkatnya, LKPP adalah cerminan dari akuntabilitas keuangan pemerintah dalam menjalankan anggaran baik pengeluaran maupun penerimaan secara rinci, sedangkan LSKP adalah alat analisis yang digunakan untuk memahami kinerja fiskal pemerintah dalam konteks makroekonomi dan membandingkannya dengan negara lain, misalnya untuk melihat tren konsumsi, investasi, dan dampaknya terhadap PDB. Keduanya penting, tetapi melayani tujuan yang berbeda.

Indonesia membutuhkan kedua jenis laporan ini. LKPP memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dipertanggungjawabkan secara domestik, sementara LSKP memastikan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dapat dipahami, dianalisis, dan dibandingkan di panggung dunia, mendukung keputusan investasi dan stabilitas ekonomi yang lebih luas. Tanpa LKPP, akuntabilitas domestik akan pincang. Tanpa LSKP, analisis kebijakan fiskal makro dan kredibilitas internasional akan terhambat. Keduanya adalah fondasi esensial bagi tata kelola keuangan publik yang makin baik dan modern di Indonesia. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co