Kaltimtoday.co , Bontang – Survei Penilaian Integritas (SPI) kabupaten/kota di Kaltim 2021 sudah dirilis oleh KPK. Hasilnya, dari 10 kabupaten kota di Kaltim, Bontang masuk urutan kedua kota yang sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi setelah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Dimana Kutim mendapat skor 59,94 tingkat integritas, dan Bontang 62,56 persen tingkat integritasnya. Skor tersebut masuk kategori sangat rentan dari 0-67,9 persen. Setelah Bontang disusul Samarinda dengan skor 62,80 persen, kemudian PPU 66,18 persen dan Paser 67,55 persen. 5 kabupaten kota lainnya di Kaltim, mendapat hasil SPI rentan.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan, Pemerintah Kota Bontang saat ini gencar melakukan pencanangan zona integritas di seluruh OPD menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bersih dan melayani (WBBM).

“Artinya kami dari pemerintah sudah maksimal melakukan hal ini, yaitu pencegahan dari korupsi, jikapun itu (korupsi) terjadi, berarti itu di luar kami,” kata Najirah saat diwawancarai di acara Grebek Suro dan Gunung Elai Bersholawat, Kamis (11/8/2022). ) malam.

Kedepan, Najirah menyatakan pencanangan zona integritas di setiap OPD sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Paling tidak ada komitmen dari setiap OPD untuk tidak melakukan hal ini (KKN), kalaupun itu terjadi, itu diluar kami,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, dalam setiap kegiatan pencangan zona integritas yang mengintegritaskan OPD di Bontang, dalam sambutan Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan kegiatan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini memang berat, karena harus mengubah pola pikir, mengubah perilaku, bahkan jadi komitmen untuk bekerja dengan berintegritas.

“Makanya saya sejak awal dilantik, langsung mendatangi KPK, karena saya secara pribadi komitmen untuk tidak utama dalam pemerintah ini,” kata Basri.

Menurutnya, memang berat dilakukan zona integritas di DPKPP Bontang, mengingat terdapat banyak aspirasi wakil rakyat, pun di Bapelitbang. Tekanannya pun, kata Basri, cukup berat, termasuk godaan dan tantangannya.

Kepada KPK, Basri bertanya takaran korupsi Indonesia. Dijelaskan memberikan janji saja, sudah termasuk korupsi. Basri pun bertanya bagaimana dengan budaya yang saling mencintai, saling memberi satu sama lain.

“KPK tidak bisa menjawab, dijawabnya kami hanya pelaksana undang-undang, jadi pintar-pintarlah terkait budaya kita. Maksudnya dia, jangan meminta, terus laksanakan dengan baik sampai selesai,”

Lalu, Basri terus bertanya kepada KPK bagaimana jika semua sudah dilaksanakan, dimudahkan, dan mereka datang tanpa deal-deal an.

“Dibilang sama saya, tak perlu dijelaskan, yang penting jangan minta kepada pelaksana, jangan lupa waktu, jangan mengulur-ngulur waktu dalam perizinan, karena ada beberapa objek yang menjadi sasaran pengawasan KPK,” bebernya.

Di kantor Bapenda, Basri mengatakan di Bapenda itu banyak orang bilang merupakan tempat yang 'basah'. Oleh karenanya, Basri meminta pegawai harus komitmen kepada diri sendiri. Karena Bappenda merupakan OPD yang banyak godaan dan tantangannya. Setiap OPD yang melakukan pencanangan zona integritas pun selalu dilaporkan Basri ke anggota KPK.

“Kata Ketua KPK, Kaltim memang menjadi zona pengawasan KPK, tapi sepanjang kita tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Basri meminta segala sesuatu yang dilakukan di OPD, administrasinya harus baik. Karena awal pemeriksaan itu dari administrasi.

Terdapat 7 objek yang ditemukan KPK, dan semua itu jadi komitmen Pemerintah Kota Bontang.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco , kemudian join. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.