Kaltimtoday.co, Samarinda - Kebakaran yang menghanguskan sebagian bangunan SMP Negeri 2 Samarinda di Jalan KH Ahmad Dahlan pada Rabu (1/4/2026) sore, memperoleh perhatian dari pemerintah daerah. 

Insiden ini mengakibatkan delapan ruang kelas mengalami kerusakan, dengan empat di antaranya dalam kondisi rusak berat pada bagian atap. Meskipun penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, korsleting listrik diduga kuat menjadi pemicu munculnya api di lingkungan sekolah tersebut.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda akan bergerak cepat guna memitigasi dampak musibah ini terhadap proses pendidikan. Ia menegaskan bahwa fasilitas sekolah yang terdampak akan segera dibangun kembali agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama. 

"Besok akan segera kita rapatkan. Yang pasti kegiatan belajar mengajar tidak boleh berhenti. Yang pasti sekolah yang mengalami kebakaran akan kita segera bangun kembali," ujar Andi Harun.

Skema pembiayaan untuk rekonstruksi bangunan ini nantinya akan mengandalkan strategi pergeseran anggaran daerah. Langkah tersebut diambil karena pemulihan fasilitas pendidikan di SMP Negeri 2 Samarinda dianggap sebagai kebutuhan yang amat sangat mendesak di tengah situasi darurat. 

Wali Kota akan segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta bagian keuangan untuk mengidentifikasi program-program kerja yang pelaksanaannya bisa ditunda ke tahun depan demi mengalihkan dananya untuk perbaikan sekolah.

Terkait kebijakan anggaran tersebut, Andi Harun menjelaskan bahwa secara regulasi, penggunaan dana untuk kegiatan mendesak sudah memenuhi syarat untuk dijalankan segera.

"Bukan lagi prioritas tapi ini amat sangat mendesak. Dalam keadaan darurat seperti itu maka fasilitas kegiatan mendesak sudah memenuhi syarat untuk kita jalankan. Nanti saya akan pastikan dulu ke bagian keuangan, TAPD, kira-kira dana mana yang akan kita geser, yang sekiranya masih bisa ditunda di tahun depan," jelasnya.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Pemkot Samarinda juga menyiapkan opsi jangka pendek agar para siswa tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya selama masa transisi. 

Pilihan seperti meminjam atau menyewa gedung lain tengah dipertimbangkan dan akan diputuskan melalui pertemuan dengan Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi internal pemerintah kota.

Kebijakan ini dinilai selaras dengan arahan Presiden mengenai efisiensi anggaran yang harus mendahulukan pelayanan publik dasar bagi masyarakat.

Menurut Andi Harun, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas yang harus didahulukan meski dalam kondisi keuangan yang efisien.

"Di masa efesiensi ini kita harus mendahulukan pelayanan publik, khususnya yang bersifat pelayanan dasar. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, untuk sementara yang prioritas dulu kita pikirkan bagaimana agar kegiatan belajar berlanjut," pungkasnya.

[RWT]