Kaltimtoday.co, Tenggarong - Verifikasi dan validasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tengah digalakkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (DiskopUKM Kukar). Langkah ini merupakan atensi Bupati Kukar agar organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki data rill di lapangan.

Kepala Bidang Pengembangan UMKM DiskopUKM Kukar, Santi Efendi memaparkan, tercatat jumlah UMKM saat ini mencapai 40.776 pelaku usaha. Namun, angka tersebut kembali dilakukan verifikasi karena tidak semua aktif berjualan setiap hari. Lantaran ada yang jualan musiman, seperti aktif ketika Ramadan maupun di event-event tertentu.

“Saat ini proses verifikasi sedang berjalan, kami ingin memastikan mana yang benar-benar aktif dan tidak. Kurang lebih ada sekitar 1.000 data pelaku usaha yang terupdate,” kata Santi kepada Kaltimtoday.co, Sabtu (14/2/2026).

Untuk memastikan data tersebut riil, proses verifikasi dilakukan by name by address atau pendataan berdasarkan nama dan alat tempat tinggal. Verifikasi ini mulai dijalankan sejak Juni 2025, tim di lapangan mendatangi langsung para pelaku UMKM untuk menginput data secara real time ke sistem.

Di masa mendatang, lanjut Santi, akan menambahkan dua komponen penting dalam sistem pendataan pelaku usaha, yakni data pendapatan UMKM untuk mengetahui skala usaha dan titik koordinat lokasi usaha. 

“Sehingga ketika ada yang membutuhkan informasi, kami bisa langsung menunjukkan lokasi UMKM tersebut secara akurat,” tuturnya.

Santi menambahkan, sebaran UMKM di setiap kecamatan tidak merata, ada yang banyak dan sedikit. Namun pelaku usaha terbanyak berada di Kecamatan Tenggarong karena jumlah penduduk paling besar di Kutai Kartanegara.

Sektor UMKM masih didominasi bidang usaha kuliner, baik skala kecil maupun besar. Kemudian disusul jenis bidang lainnya seperti fashion, pertanian hingga industri rumahan.

“Jumlah UMKM masih didominasi Kecamatan Tenggarong, saat ini tercatat sekitar 4.300-an UMKM, namun angka ini masih dalam proses validasi,” ungkap Santi.

Validasi data ini, ucapnya, sebagai acuan Pemkab Kukar dalam memberikan pelatihan, pengembangan, dan bantuan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa dirasakan dan berdampak langsung bagi pelaku UMKM.

“Kami tidak ingin salah sasaran dalam memberikan program. Bupati juga menekankan pentingnya basis data yang akurat sebelum menyusun intervensi kebijakan,” tandasnya.

[RWT]