Kaltim

Pemda Harus Tetapkan Status Tanggap Darurat Jika Ingin Ajukan Dana ke BNPB

Kaltim Today
05 Oktober 2021 19:44
Pemda Harus Tetapkan Status Tanggap Darurat Jika Ingin Ajukan Dana ke BNPB
Perwakilan Kapusdiklat BNPB, Bagus Tjahjono. (IST)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Samarinda masih jadi PR terbesar yang harus ditangani saat ini. Sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hadir untuk menggelar simulasi penanggulangan bencana, terkhusus banjir di masa pandemi Covid-19.

Kepada awak media, Perwakilan Kapusdiklat BNPB, Bagus Tjahjono mengungkapkan bahwa BNPB akan membantu daerah untuk penanggulangan bencana. Namun tergantung dari pengajuan daerah yang bersangkutan.

"Yang pasti saya tahu, pada saat terjadi bencana maka melalui pemda setempat akan menetapkan status darurat. Itu bisa mengajukan dana ke pusat, ke BNPB. Dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan turun dananya," ungkap Bagus, Selasa (5/10/2021).

Status tanggap darurat juga memiliki banyak kriteria. Status tersebut ditentukan melalui pemerintah daerah setempat. Jika tidak demikian, maka berpotensi terkena hukum. Sebab dana bisa cair jika ada penetapan status tanggap darurat dari pemerintah daerah. Bagus menegaskan, aturannya seperti itu.

"Terus terang saja, semua daerah mengajukan. Tapi harus diverifikasi. Pemerintah juga pasti punya keterbatasan dana. Biasanya rehabilitasi pemulihan itu kadang ada hibah dari negara," lanjut Bagus.

Bicara soal penanggulangan bencana lebih lanjut, pihaknya akan fokus di pra bencana alias pencegahan untuk kesiapsiagaan.

"Seperti penyakit. Bukan fokusnya mengobati, tapi ada pencegahan. Ada prokesnya juga. Sama kan dengan bencana. Pra bencana itu salah satu kesiapsiagaan. Salah satunya meningkatkan dengan simulasi," bebernya.

Simulasi yang dibuka pada hari ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan Samarinda dalam menghadapi bencana. Namun, bukan berarti mengharapkan bencana terjadi. Hal ini menjadi kesiapan semata.

"Melalui pelatihan, disimulasikan sesuai kondisi sebenarnya. Role modelnya. Dasar rencana selanjutnya sudah ada di kabupaten dan kota. Kemudian diuji dan melibatkan seluruh komponen. Sebab penanggulangan bencana itu kolaborasi," pungkasnya.

[YMD | TOS]



Berita Lainnya