Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memekarkan Kecamatan Samarinda Utara masih memerlukan kajian kelayakan. DPRD Samarinda menilai rencana tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan anggaran, sarana dan prasarana, hingga manfaat yang akan diperoleh masyarakat.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil analisis mengenai kelayakan pemekaran sebelum menentukan dukungan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pemekaran wilayah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga berdampak pada pembiayaan yang harus disiapkan pemerintah daerah.

“Yang jelas, kemarin masih dianalisis dulu seberapa jauh kelayakannya. Karena dengan adanya pemekaran tentu juga akan memengaruhi dari segi pembiayaan,” ujar Helmi.

Ia menyebut DPRD pada prinsipnya dapat mendukung rencana pemekaran apabila hasil kajian menunjukkan bahwa persyaratannya terpenuhi.

Namun, Helmi mengingatkan kondisi efisiensi anggaran saat ini perlu menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

Menurut dia, pembentukan kecamatan baru membutuhkan dukungan berbagai fasilitas, mulai dari kantor hingga sarana dan prasarana penunjang pelayanan pemerintahan.

“Kalau bicara urgensi, ujung-ujungnya kita bicara masalah pembiayaan. Hari ini kita masih dalam suasana efisiensi, tentunya itu juga perlu dipertimbangkan,” katanya.

Helmi menegaskan, pembahasan lebih lanjut perlu melihat kesiapan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan operasional kecamatan baru. Selain itu, manfaat pemekaran bagi masyarakat juga harus menjadi bagian dari pertimbangan.

Karena itu, apabila rencana tersebut nantinya diajukan secara resmi kepada DPRD Samarinda, pembahasannya akan diarahkan pada sejumlah aspek, termasuk kesiapan anggaran dan logistik.

“Makanya nanti kita diskusikan, sejauh mana kesiapannya, sejauh mana kesiapan logistiknya, dan sejauh mana nanti juga manfaatnya,” pungkasnya.

Dengan demikian, dukungan DPRD terhadap rencana pemekaran Kecamatan Samarinda Utara masih bergantung pada hasil kajian kelayakan serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]