PROKOM KUKAR

Pemkab Kukar Bidik Anggaran Rp 100 Miliar per Kawasan Perdesaan, DPMD Susun Skema Pembiayaan

Supri Yadha — Kaltim Today 11 November 2026 07:54
Pemkab Kukar Bidik Anggaran Rp 100 Miliar per Kawasan Perdesaan, DPMD Susun Skema Pembiayaan
Infografik: Pemkab Kukar Bidik Anggaran Rp 100 Miliar per Kawasan Perdesaan, DPMD Susun Skema Pembiayaan.

Kaltimtoday.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memproyeksikan alokasi dukungan anggaran hingga Rp 100 miliar untuk masing-masing kawasan perdesaan melalui Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Namun, realisasi target tersebut masih tertunda karena pemerintah daerah tengah menyusun konsep serta menyesuaikan perencanaan dengan kemampuan fiskal daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan program Rp 100 miliar per kawasan perdesaan saat ini masih berada pada tahap perencanaan. Jika enam kawasan yang sudah terbentuk mendapatkan alokasi penuh sesuai target, total kebutuhan anggaran keseluruhan mencapai Rp 600 miliar.

Menurut Arianto, pengembangan kawasan sebenarnya telah berjalan melalui dukungan anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), meskipun nilainya belum menyentuh Rp 100 miliar per kawasan. Oleh karena itu, DPMD Kukar akan memetakan berbagai kegiatan lintas OPD untuk disinergikan guna mencapai akumulasi target pendanaan tersebut dalam satu hingga dua tahun ke depan apabila kondisi APBD sudah memadai.

"Di tempat kita, ada enam kawasan yang sudah terbentuk. Jadi, jika setiap kawasan diberikan Rp 100 miliar, total anggarannya akan mencapai Rp 600 miliar. Namun, untuk kawasan-kawasan tersebut sebenarnya sudah ada yang mendapatkan anggaran, hanya saja belum sebesar Rp 100 miliar," jelas Arianto, Rabu (11/11/2026).

Arianto mencontohkan kawasan perdesaan di Kecamatan Tenggarong Seberang yang telah memperoleh dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Salah satunya menyasar Desa Perangat Baru dengan alokasi Rp 1 miliar guna menunjang fasilitas kawasan sesuai perencanaan pemerintah desa setempat.

Satu kawasan perdesaan di Kukar mencakup beberapa desa dengan jumlah bervariasi, mulai dari 10 hingga 15 desa.Pengembangan setiap wilayah disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing, sehingga pembiayaan tidak hanya terpusat pada satu desa, melainkan menghubungkan potensi antardesa dalam satu kesatuan wilayah.

"Di dalam kawasan tersebut, ada potensi yang diarahkan untuk pertanian, peternakan, maupun pariwisata. Nah, nantinya kita akan mendukung pendanaannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut," ucap Arianto.

Ia mencontohkan wilayah Tenggarong Seberang memiliki potensi unggulan di sektor pariwisata dan pertanian yang akan dikembangkan berdasarkan tema kawasan. Melalui skema sinergi lintas instansi, seluruh OPD yang terlibat dalam pengembangan satu kawasan akan diarahkan untuk mengintegrasikan program kerja dan anggarannya.

"Memang saat ini kita masih mengandalkan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD. Namun, nantinya untuk program Rp 100 miliar tersebut, akan dipastikan bahwa seluruh OPD yang terlibat dalam suatu kawasan dapat mengelola anggaran dengan total alokasi sebesar Rp 100 miliar ketika APBD kita sudah memadai. Itu targetnya," papar Arianto.

Terkait landasan hukum, Arianto menyebutkan Pemkab Kukar telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pembentukan kawasan perdesaan. Kendati demikian, regulasi khusus serta aturan teknis mengenai mekanisme penyaluran anggaran Rp 100 miliar per kawasan hingga kini belum tersedia dan masih perlu disiapkan bersama konsep penganggarannya.

"Belum ada Perbup untuk pemberian anggarannya. Kalau untuk pembentukan kawasannya sudah ada Peraturan Bupati," pungkas Arianto.

[TOS | ADV]



Berita Lainnya