Kaltim

Penyerahan KUPA-PPAS Tidak Jelas, DPRD Kaltim: Khawatir Pembahasan APBD Perubahan dan Murni Jadi Buru-buru

Kaltimtoday.co, Samarinda – Jadwal agenda DPRD Kaltim masih tentatif hingga saat ini. Belum ada kepastian. Hal itu berakar dari ketidakjelasan jadwal penyerahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 dari Pemprov Kaltim.

Baca juga:  DPRD Gelar Paripurna, Bahas Penyampaian LKPJ Wali Kota Samarinda 2020

Sehingga, pada rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar kemarin Senin (30/8/2021), Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyampaikan bahwa pihaknya hanya menyusun agenda jadwal kegiatan secara normatif.

“Kami terkendala karena terkait dengan KUPA-PPAS APBD Perubahan 2021 dan KUA-PPAS APBD 2022 masih belum masuk sampai sekarang. Jadi jadwal yang kami buat tentatif saja,” ungkap Samsun kepada awak media.

Baca juga:  Dua Atlet Layar Kaltim di PON XX Papua Kembali Sumbang Medali Emas

Dijelaskan Samsun, pihaknya sudah 2 kali mengirimkan surat ke Pemprov Kaltim untuk bisa segera memasukkan KUPA-PPAS APBD Perubahan 2021 dan KUA-PPAS APBD 2022. Namun, belum ada respons signifikan mengenai hal itu. Diakuinya, hal tersebut sudah sangat terlambat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, seharusnya KUPA-PPAS APBD Perubahan 2021 sudah diajukan mulai awal Agustus silam.

Sementara itu, berdasarkan Permendagri Nomor 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022, mestinya KUA-PPAS APBD 2022 sudah diserahkan sejak akhir Juli.

Baca juga:  Raih Penghargaan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional, Azazi Ingatkan Pentingnya Jaga Aspek Tradisi dan Budaya

“Hari ini belum masuk juga. Dampaknya saya khawatir nanti pembahasannya jadi terkesan terburu-buru, kesepakatan melampaui batas akhirnya tidak jalan,” beber politisi asal PDIP itu.

Ditegaskan Samsun, jika terjadi keterlambatan maka pelaksanaan dan penyerapan pun dipastikan tak berjalan maksimal. Hal itu dibuktikan dengan minimnya penyerapan APBD 2021 di mana per Juli lalu saja, masih di bawah 20 persen.

Baca juga:  RUU IKN: Pemerintahan Dipimpin Kepala Badan Otorita, Dipilih Langsung Jokowi

“Saya yakin tidak akan maksimal kalau lambat terus begini. Padahal targetnya APBD itu 100 persen pada Desember,” pungkasnya.

[YMD | TOS]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker