Kaltimtoday.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) guna memperkuat koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah) korupsi di lingkungan pemprov, Jumat (24/4/2026). Kedatangan tim antirasuah ini fokus pada peningkatan skor indeks pencegahan korupsi daerah.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) IV KPK RI, Andy Purwana, menekankan bahwa perencanaan merupakan kunci utama dalam kesuksesan pembangunan. KPK mengingatkan bahwa kegagalan dalam tahap perencanaan sama saja dengan merencanakan kegagalan pembangunan itu sendiri.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan komitmennya untuk diawasi secara total guna memastikan tata kelola keuangan dan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Ia berharap pendampingan KPK dapat menghindarkan jajarannya dari potensi tindak pidana korupsi.

“Perencanaan ke depan harus lebih hati-hati dan berbasis kebutuhan,” ujar Rudy menanggapi catatan dari KPK.

Rudy meminta KPK terus memberikan asistensi pada delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP). Fokus utama pembenahan akan dilakukan pada aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengamanan aset, serta optimalisasi pajak daerah.

Berdasarkan data tahun 2025, capaian MCP Kaltim berhasil melampaui target, yakni sebesar 86 persen dari target 85 persen. Namun, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kaltim pada periode yang sama masih berada di angka 69,78.

Pemprov Kaltim menargetkan perbaikan signifikan pada skor SPI tahun ini. Rudy optimistis dengan tindak lanjut atas rekomendasi KPK, skor integritas Kaltim dapat merangkak naik ke angka 75 persen pada tahun 2027 mendatang.

"Kami berkomitmen penuh dalam sinergi dan koordinasi pencegahan korupsi," tegas Rudy.

[TOS