Opini

SDGs Desa: Asa Pembangunan Berkelanjutan dari Desa

Oleh : Fahmi Prayoga (Peneliti dan Analis Kebijakan Publik SmartID, Institute for Development and Governance Studies)

Amanat yang dituangkan pada Undang-Undang desa terkait pembangunan di desa adalah perlunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana di desa, pengembangan potensi sektor ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan tak luput menjadi tujuan yang harus diimplementasikan dalam pembangunan desa.

Prinsip yang juga patut untuk ditekankan dalam pembangunan desa adalah prinsip berkelanjutan, yang memiliki makna bahwa pembangunan desa yang dilakukaan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan.

Baca juga:  Izin Tambang di Tangan Pusat, Buah Kebijakan Demokrasi Pro Korporat

Leave No One Behind (LNOB) merupakan sebuah tagline dan janji dari pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Artinya, pembangunan di desa pun juga harus merealisasikan janji suci dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bermaksud untuk mengakhiri eksklusifitas, diskriminasi, mengurangi ketidaksetaraan dan kerentanan serta memberantas kemiskinan dengan segala bentuknya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi saat ini masih terdapat hambatan bagi beberapa orang ataupun kelompok dalam mengakses layanan, sumber daya, dan juga kesempatan yang sama dengan setara. Hambatan-hambatan tersebut dapat muncul akibat dari masih adanya diskriminasi maupun eksklusifitas di masyarakat.

Kondisi dunia dengan adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin runyam yang mana telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil yang tidak bisa dibilang sedikit. Sehingga berimplikasi pada aspek kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya adalah aspek sosial dan ekonomi. Respon pemerintah Indonesia terkait Covid-19 yang juga sudah masuk hingga tingkat desa adalah dengan kebijakan penggunaan dana desa tahun 2020 yang diarahkan secara prioritas penggunaannya untuk penanganan Covid-19. Penanganan tersebut dapat berupa Desa Tanggap Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Padat Karya Tunai Desa yang bertujuan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru serta percepatan pemulihan ekonomi di desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2021 mengarahkan untuk penggunaan dana desa tetap pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional yang dimaksud adalah sarana/prasarana energi, sarana/prasarana komunikasi, sarana/prasarana pariwisata, pencegahan stunting, dan juga pengembangan desa inklusif.

Baca juga:  Law Enforcement Berstigmakan Extra Judicial Killing?

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

Reset di segala aktivitas merupakan hal lain yang didapatkan ketika pandemi Covid-19 ini muncul. Mulai aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan aktivitas lain mempunyai waktu cukup panjang untuk melakukan refleksi. Proses refleksi ini diharapkan dapat memunculkan kesiapan yang lebih matang utk segala lini dan sektor, sehingga dapat berlari lebih kencang ketimbang lainnya ketika pandemi ini telah berakhir.

SDGs Desa diharapkan melokalkan tujuan-tujuan global yang telah disepakati oleh dunia hingga ke pelosok desa. Implementasi dari SDGs Desa harus terus di dorong untuk dioptimalisasikan. Melihat data-data SDGs di tingkat kabupaten/kota saja terkadang masih banyak hambatan karena data yang minim tersedia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bahwa SDGs Desa juga memiliki data yang terintegrasi dengan SDGs global. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari akar rumput menjadi lebih komprehensif karena didukung oleh data detail yang terintegrasi secara keseluruhan.

Perihal penanganan pasca Covid-19 di desa yang juga mendukung pelaksanaan SDGs desa dapat dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan, pengembangan desa wisata, upaya pencegahan stunting, serta pengembangan desa inklusif. Poin-poin tersebut tentu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa yang sudah diplot untuk prioritas pemulihan pasca Covid-19 di tingkat desa. Prioritas penggunaan dana desa dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca Covid-19 dapat dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program dan kegiatan pembangunan desa yang ingin difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas, dan termasuk juga adaptasi kebiasaan baru yang mendukung capaian dari SDGs Desa.

Baca juga:  Maklumat Kapolri Bentuk Pengkerdilkan Demokrasi dan Langgar Konstitusi

Penentuan prioritas penggunaan desa juga harus melihat permasalahan dan juga potensi penyelesaian masalah yang ada di desa. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masalah dan juga potensi di setiap desa tentu berbeda. Program dan kegiatan harus dipilih yang paling dibutuhkan di desa sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Dan yang tidak kalah penting ialah program dan atau kegiatan yang direncanakan tersebut harus memiliki kebermanfaatan serta keberlannjutan pada generasi mendatang.

Yang tidak patut untuk dilupakan adalah bahwa penggunaan dana desa harus dikelola partisipartif, transparan, dan akuntabel. Dengan segala daya upaya dari desa, diharapkan dapat mampu menopang pemulihan kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia secara massif dan cepat. Dengan adanya penggunaan dana desa tahun 2021 yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi ini diharapkan mampu mengangkat dan menjadi akselerator bagi pemulihan keseimbangan roda ekonomi di Indonesia yang bersumber dari desa.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close