Kaltimtoday.co - Langkah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo dinilai ekspresi kekecewaan dan membebani kepala negara.

“Saya kira ini membebani pikiran Presiden. Ketua KPK semestinya tidak mengambil langkah tersebut. Namun, di sisi lain, kami juga memahami. Itu karena merasa kecewa terhadap revisi undang-undang (RUU) KPK," kata Anggota DPR periode 2014-2019, Tamsil Linrung, di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 September 2019.

Anggota DPD terpilih ini menilai, keberadaan KPK yang kuat sangat dibutuhkan. Dari aspek pembangunan daerah, lembaga anti rasuah tersebut berperan cukup penting dalam menjaga aset-aset dan sumber daya daerah sehingga dapat dioptimalkan untuk kepentingan rakyat.

“Kami lihat banyak kepala daerah yang berurusan. Itu tentu warning agar tidak main-main dengan pengelolaan daerah,” imbuh politisi senior ini.

Kendati demikian, Tamsil mendukung bahwa KPK memang harus memiliki dewan pengawas. Sebab dalam negara demokrasi modern, tidak boleh ada lembaga yang mengakumulasi semua bentuk kewenangan. Hal itu justru rentan menimbulkan penyelewengan dan tidak sehat dalam kerangka bernegara.

Tamsil yang digadang-gadang sebagai kandidat pimpinan DPD periode 2019-2024 berharap, para senator bersikap terhadap situasi pemberantasan korupsi yang terkesan tidak kondusif. Sebab bagaimanapun, KPK masih dibutuhkan dalam mengawal agenda pembangunan nasional yang berbasis pada pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

[RWT]