Kaltimtoday.co - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan pemerintah masih mengkaji skema baru pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai mekanisme pelaksanaan maupun sasaran penerima manfaat program nasional tersebut.

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Sinergi ini dilakukan untuk menyusun kebijakan yang matang agar program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan.

"Belum ada keputusan. Kami terakhir rapat bersama BGN dan saat ini masih menyusun berbagai skenario kebijakan agar MBG dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Semua harus melalui pengkajian yang mendalam," ujar Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).

Salah satu skenario utama yang tengah dibahas oleh pemerintah adalah pemberian bantuan makan bergizi gratis tidak dilakukan kepada seluruh peserta didik secara merata. Program ini direncanakan akan diprioritaskan khusus bagi siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Pemerintah sampai saat ini masih terus memformulasikan mekanisme penetapan penerima manfaat tersebut. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan secara adil dan efektif di setiap satuan pendidikan.

"Tidak untuk semuanya, tetapi bagi yang memang memerlukan. Mekanismenya saat ini masih kami susun agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik," kata Abdul Mu'ti menegaskan.

Lebih lanjut, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak semata. Program berskala nasional ini juga dirancang menjadi bagian dari upaya besar membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui penguatan pendidikan karakter.

Melalui program ini, pemerintah berharap mampu mendukung lahirnya generasi masa depan yang sehat secara fisik, terbebas dari ancaman tengkes (stunting), sekaligus memiliki kebiasaan hidup sehat sejak dini.

Kemendikdasmen juga telah menerbitkan berbagai panduan resmi agar pelaksanaan MBG di sekolah dapat terintegrasi langsung dengan pendidikan karakter. Salah satunya diwujudkan melalui pembiasaan pola makan sehat sebagai bagian dari tujuh kebiasaan baik yang diterapkan di lingkungan pendidikan.

Di sisi lain, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa seluruh kebijakan teknis pelaksanaan program MBG tetap berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penggerak utama (leading sector). Kemendikdasmen sendiri bertindak sebagai pihak yang memberikan masukan strategis.

Saat ini pemerintah masih menghitung berbagai kebutuhan mendasar sebelum kebijakan baru diterapkan secara bertahap. Kalkulasi tersebut meliputi kesiapan sarana dan prasarana sekolah, kesiapan sumber daya manusia pengelola, hingga pengaturan skema rantai distribusi makanan.

"Kami terus memberikan masukan kepada BGN sebagai pelaksana utama. Berbagai skenario masih dihitung agar implementasi program ini benar-benar tepat sasaran dan berjalan optimal," pungkas Abdul Mu'ti.

[RWT]