Kaltimtoday.co - Bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membara di Kalimantan memperlihatkan tantangan serupa, yakni daya tahan pemerintah daerah ketika bencana berlangsung dalam durasi panjang.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 masih diikuti ribuan aktivitas seismik susulan. Pada saat bersamaan, eskalasi karhutla terus menekan kapasitas pemerintah daerah seiring masuknya puncak musim kemarau dengan tingkat risiko tinggi.

Kondisi tersebut menuntut tolok ukur penanganan bencana yang lebih komprehensif. Keberhasilan penanggulangan tidak hanya dinilai dari kecepatan penyaluran bantuan darurat atau pemadaman api di lapangan, melainkan seberapa lama kapasitas fiskal, ketersediaan personel, keandalan peralatan, serta stabilitas layanan publik daerah mampu bertahan.

Ribuan Gempa Susulan NTT dan Beban Fiskal Daerah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat ribuan gempa susulan masih terus terjadi pascagempa utama M 7,7 pada 15 Agustus 2026. Hingga 19 Agustus pukul 17.00 WIB, telah terdeteksi sebanyak 3.055 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2.

BMKG memperkirakan proses peluruhan aktivitas gempa susulan tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat pekan. Rentang waktu ini mengharuskan pemerintah daerah mempertahankan kesiapsiagaan operasional saat proses penanganan korban dan pengungsi masih berjalan.

Tekanan kian bertambah setelah gempa berkekuatan M 5,7 turut mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai, pada Rabu (19/8/2026) malam. Gempa berkedalaman 10 kilometer yang tidak berpotensi tsunami tersebut dirasakan nyata di Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, hingga Sumba Timur, sehingga memperpanjang kebutuhan evakuasi dan pengamanan warga.

Hingga 20 Agustus 2026, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT dilaporkan mencapai 71 orang. Sementara itu, total warga yang terpaksa mengungsi tercatat sebanyak 59.647 orang yang membutuhkan pemenuhan logistik harian secara berkelanjutan.

Kebutuhan dasar ribuan pengungsi tersebut mencakup pasokan makanan, ketersediaan air bersih, tenda penampungan, matras, selimut, fasilitas sanitasi, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Beban penanganan ini belum menghitung tahapan rekonstruksi fisik pascabencana.

Data mencatat kerusakan melanda sedikitnya 11.925 unit rumah, yang terdiri atas 5.516 rumah rusak berat, 1.916 rusak sedang, dan 4.493 rusak ringan. Tingginya angka rumah rusak berat menjadi tantangan jangka panjang karena para penyintas membutuhkan hunian sementara sebelum melangkah ke pembangunan hunian tetap.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa alokasi anggaran penanganan gempa NTT tidak berhenti pada fase pencarian dan evakuasi, melainkan membutuhkan pendanaan berkelanjutan untuk pemulihan infrastruktur pemukiman warga.

Pemerintah pusat telah mengucurkan dana siap pakai senilai Rp 44 miliar untuk penanganan tahap awal bencana NTT per 20 Agustus 2026. Secara nasional, pemerintah juga menyediakan cadangan dana penanggulangan bencana sekitar Rp 5 triliun dalam APBN.

Namun, dana cadangan nasional Rp 5 triliun tersebut diperuntukkan bagi penanganan berbagai potensi bencana di seluruh Indonesia dan bukan alokasi khusus NTT, sehingga keberlanjutan dukungan pusat tetap menjadi instrumen penentu.

Di tingkat lokal, data fiskal NTT menunjukkan total pendapatan daerah konsolidasi hingga Juni 2026 mencapai Rp 10,12 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp 8,50 triliun. Dari total pendapatan tersebut, dana transfer pemerintah pusat menyumbang Rp 8,89 triliun atau setara 87,86 persen.

Tingginya porsi dana transfer mencerminkan besarnya ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika alokasi APBD tetap harus membiayai belanja rutin operasional seperti pendidikan, kesehatan, penggajian aparatur, dan layanan dasar publik lainnya di tengah tuntutan penanganan darurat bencana.

Kepungan Titik Api dan Tantangan Operasi Jangka Panjang

Apabila gempa di NTT menguji daya tahan daerah menghadapi guncangan masif secara mendadak, ancaman karhutla di Kalimantan menuntut ketahanan operasi jangka panjang akibat titik api yang muncul berulang selama musim kemarau.

Kementerian Kehutanan mencatat indikasi luasan karhutla secara nasional sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah menembus 107.465,47 hektare. Dari total angka tersebut, Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan luasan karhutla terbesar di Indonesia dengan area terbakar mencapai 28.680,47 hektare pada semester pertama 2026.

Hingga pertengahan Agustus 2026, tekanan kebakaran lahan belum mereda. Pemantauan pada 19 Agustus 2026 mendeteksi 441 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Tengah, 34 titik di Kalimantan Selatan, dan 17 titik di Kalimantan Utara.

Meski data titik panas merupakan indikasi anomali suhu yang memerlukan verifikasi faktual lapangan, persebaran yang luas tersebut memberi tekanan berat terhadap kesiapan sistem pemantauan dan armada pemadaman darat.

Di Kalimantan Barat, status siaga darurat bencana kabut asap telah diberlakukan sejak 2 Februari 2026 dan diperpanjang hingga 15 November 2026. Pada pemantauan 27 Juli 2026, BMKG Supadio mendeteksi 200 titik panas di 12 kabupaten, dengan konsentrasi terbanyak di Kubu Raya sebanyak 64 titik, Ketapang 56 titik, dan Kayong Utara 53 titik.

Durasi siaga darurat yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini melipatgandakan beban logistik daerah. Kebutuhan operasional mencakup penyediaan bahan bakar armada, pemeliharaan peralatan pompa dan selang pemadam, pasokan logistik pangan regu darat, hingga pengadaan perlengkapan pelindung personel.

Situasi serupa terjadi di Kalimantan Tengah, yang mencatatkan 2.844 titik panas dan 563 peristiwa kebakaran lahan seluas 3.069,52 hektare hingga 22 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status siaga darurat hingga 31 Oktober 2026.

Eskalasi di tingkat daerah mendorong penetapan status tanggap darurat oleh sejumlah pemerintah kabupaten/kota, seperti Kotawaringin Timur pada 30 Juli hingga 26 Agustus, Palangka Raya hingga 8 September, serta Kotawaringin Barat mulai 21 Agustus sampai 4 September 2026.

Ancaman Kabut Asap terhadap Sekolah dan Kesehatan Publik

Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam ekosistem alam, melainkan mulai mengganggu kesehatan masyarakat dan kelancaran layanan publik. Pada 9 Agustus 2026, BNPB mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Pontianak menembus angka 193 atau masuk kategori tidak sehat.

Paparan kabut asap tebal meningkatkan kerentanan bagi kelompok anak-anak, balita, dan lansia terhadap infeksi saluran pernapasan. Situasi ini memaksa otoritas pendidikan di sejumlah daerah Kalimantan menyesuaikan jam belajar mengajar dan meniadakan aktivitas di luar ruang kelas.

Kondisi tersebut menciptakan beban pembiayaan tidak langsung (indirect cost). Pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk penanganan medis, penyediaan masker, serta penyesuaian sektor transportasi akibat menurunnya jarak pandang penerbangan maupun jalan raya.

Untuk membantu kapasitas daerah, pemerintah pusat menerjunkan dukungan terpadu berupa operasi pemadaman darat, penerbangan water bombing, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pengerahan personel gabungan di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Mengingat puncak ancaman karhutla diprediksi berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026, kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah masih harus dipertahankan di tengah potensi lonjakan kebutuhan operasional lapangan.

Menakar Batas Ketahanan Logistik dan Anggaran Daerah

Kapasitas bertahan pemerintah daerah dalam penanggulangan krisis kebencanaan tidak semata-mata diukur dari nominal kas daerah, melainkan ditentukan oleh kesinambungan personel, keandalan alat, rantai pasok logistik, dan kelancaran dukungan dari pemerintah pusat.

Di wilayah NTT, pemerintah daerah dihadapkan pada kewajiban menjamin kebutuhan 59.647 pengungsi, merehabilitasi 11.925 rumah rusak, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat pascagempa.

Sementara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, penetapan masa tanggap darurat yang berjalan hingga Oktober dan November menuntut ketersediaan logistik dan pemeliharaan armada secara berkesinambungan agar operasi pemadaman tidak terputus.

Data penanganan hingga 20 Agustus 2026 menunjukkan pemerintah daerah masih mampu mengendalikan situasi melalui kolaborasi erat bersama pemerintah pusat. Kendati demikian, ancaman gempa susulan di Nusa Tenggara Timur serta potensi perluasan titik kebakaran di Kalimantan menegaskan bahwa fase kritis penanggulangan bencana di daerah masih berlangsung.

[RWT]