Nasional

Solusi Anak Putus Sekolah, Mendikdasmen Siapkan Kuota 200.000 Siswa Lewat Program PJJ

Network — Kaltim Today 05 Mei 2026 08:04
Solusi Anak Putus Sekolah, Mendikdasmen Siapkan Kuota 200.000 Siswa Lewat Program PJJ
Ilustrasi.

Kaltimtoday.co - Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dalam menekan angka putus sekolah di tanah air. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengumumkan bahwa pemerintah siap mengakomodasi lebih dari 200.000 anak putus sekolah melalui skema Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Langkah ini dirancang sebagai solusi bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti sistem pembelajaran konvensional di sekolah tatap muka.

Hingga saat ini, program PJJ telah mulai diimplementasikan di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Program ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam memperluas jangkauan pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan akses geografis yang sulit.

“Kami menargetkan lebih dari 200.000 siswa dapat terjangkau melalui program PJJ yang sudah mulai diberlakukan ini,” ungkap Abdul Mu'ti saat meninjau kesiapan pendidikan di Kota Kupang, Senin (4/5/2026).

Salah satu tantangan terbesar pendidikan di Indonesia adalah jangkauan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Untuk mengatasi hambatan infrastruktur digital, pemerintah berencana memanfaatkan teknologi internet satelit, seperti Starlink.

Penggunaan internet satelit ini diharapkan menjadi "jembatan" bagi sekolah-sekolah di pelosok yang selama ini terisolasi dari akses informasi. Dengan teknologi ini, siswa di daerah terpencil tetap bisa mengikuti materi pembelajaran berkualitas secara real-time.

Selain kendala internet, ketersediaan energi listrik juga menjadi perhatian serius. Kemendikdasmen akan bersinergi dengan pihak terkait untuk memastikan operasional PJJ tidak terhambat yaitu koordinasi dengan PLN untuk mempercepat penyambungan arus listrik di titik-titik sekolah terpencil. Kemudian pPemasangan panel surya sebagai solusi alternatif bagi wilayah yang benar-benar belum terjangkau jaringan listrik konvensional.

“Penyediaan listrik memang bukan wewenang langsung kementerian kami, namun kami akan proaktif berkoordinasi dengan PLN agar kebutuhan dasar pendidikan ini tetap terpenuhi,” tambah Abdul Mu'ti.

Program PJJ bukan sekadar alternatif, melainkan strategi kunci dalam memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Melalui integrasi teknologi canggih dan kolaborasi lintas instansi, pemerintah optimis dapat menghapus kesenjangan pendidikan dan memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam meraih masa depan.

 [RWT] 



Berita Lainnya