Bontang

Wakil Ketua DPRD Bontang Sebut Pembangunan Turap di Guntung Terancam Batal

Kaltimtoday.co, Bontang – Pembangunan turap di RT 10 dan 11 Kelurahan Guntung terancam gagal.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bontang usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait, Selasa (20/9/2022).

Baca juga:  Banyak Abaikan AMDAL, Dewan Samarinda Minta Pengawasan Tambang Ilegal Ditingkatkan

Kata AH sapaan akrabnya, sejak Januari 2022 pihaknya sudah sepakat terkait penuntasan penyelesaian banjir di kelurahan Api-api, Gunung Elai, dan Guntung. Namun di beberapa titik sudah dilakukan pembenahan dan pengerjaan secara contiue.

“Banjir ini kan menjadi hal penting yang harus diselesaikan secara bersama. Bahkan di Guntung ini juga kita sudah lakukan peninjauan lapangan di wilayah yang sering banjir dan alhasil hasil sidak disebutkan bahwa banjir bisa terselesaikan hanya dengan memasang turap,” ujarnya.

Setelah itu, kata AH disepakati bahwa akan di alokasikan anggaran sebesan 1,5 milir di perubahan supaya banjir di Guntung bisa terselesaikan.

Baca juga:  Jaga Populasi Hewan Hutan Kutim, Siang Geah Akan Survey Satwa Liar

“Anggaran perencanaan itu saya gelontorkan dari pokok pikiran (pokir) saya,” imbuhnya.

Namun, dalam pembahasan RDP yang dilakukan tadi siang, dirinya mendapat informasi bahwa anggaran untuk penanganan banjir di Guntung masih belum jelas.

Bahkan pihaknya sudah mengingatkan saat musrenbang kelurahan, kecamatan dan di musrenbang tingkat kota hingga saat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) pun sudah disebutkan terkait persoalan banjir di Guntung.

Baca juga:  Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni Kunjungi Pasar Rawa Indah

“Berjalan sampe 3 kali rapat kami selalu tanyakan soal anggaran katanya tidak ada masalah padahal RDP ini kita lakukan untuk memastikan relokasi itu apakah memungkinkan untuk relokasi dalam waktu dekat ini tiba-tiba dari pemerintah mengatakan bahwa anggarannya tidak ada. Kan saya jadi bingung sednagkan APBD perubahan sudah mau di paripurnakan,” jelasnya.

“Ini proses perencanaan, pelaksanaan, eksekutor yang bertanggung jawab itu pemerintah jadi hak petonya ada di pemerintah kami DPRD hanya mendorong ataupun memberitahukan bahwa ini loh yg dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.

[LA | NON | ADV DPRD BONTANG]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co News Update”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker