Kaltimtoday.co, Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meresmikan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), Selasa (8/7/2025). Melalui penggunaan KKI ini diharap mampu mendorong transaksi non-tunai, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi belanja pemerintah.

Acara peluncuran KKI ini digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long. Peluncuran KKI di lingkungan Pemkot Bontang ini ditandai dengan peresmian empat OPD sebagai pengguna awal sistem pembayaran berbasis digital. Mereka masing-masing BPKAD, Bapenda, Satpol PP, dan BPKSDM.

Neni mengatakan, KKI merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan, sejalan dengan arah pembangunan nasional dan visi Kota Bontang sebagai kota industri yang maju dan berkelanjutan. 

"Tadi sudah banyak dijelaskan mengapa kita harus melakukan perubahan atau transformasi digital, sekarang dunia sudah dalam genggaman," katanya.

Kehadiran KKI ini, kata Wali Kota Neni, bakal menyederhanakan rantai birokrasi dalam proses belanja daerah, mempercepat realisasi anggaran, dan mencegah potensi penyimpangan. Program ini juga selaras dengan upaya percepatan SP2D online dan integrasi dengan sistem SIPD-RI, sehingga mempercepat pencairan dan pelaporan keuangan secara real-time. Dia menekankan bahwa digitalisasi keuangan harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia di masing-masing OPD, terutama bendahara dan kuasa pengguna anggaran, agar cakap dan bijak dalam menggunakan kartu sesuai limit yang ditetapkan.

Lebih jauh, ia juga menyebut digitalisasi berdampak positif pada pendapatan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, arus kas dan realisasi anggaran dapat dipantau dengan akurat, sehingga memudahkan Bapenda dan BPKAD menganalisis potensi pajak dan mengejar target PAD.

"Saya juga menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya menyangkut belanja daerah tetapi juga memberikan dampak signifikan pada aspek pendapatan daerah tadi seperti apa yang sudah kita anggarkan," katanya.

Dalam acara tersebut, Wali Kota Neni juga menyinggung pentingnya mencintai produk dalam negeri, termasuk Kartu Kredit Indonesia sebagai bentuk kemandirian sistem pembayaran nasional. Ia berharap sistem ini ke depannya dapat digunakan dalam transaksi e-commerce dan berbagai pengadaan rutin OPD. “Hari ini baru empat OPD yang kita luncurkan, ke depan secara bertahap semua OPD harus go digital,” tandasnya.

Sebagai informasi, KKI yang sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Domestik, merupakan terobosan dan inovasi sistem pembayaran digital pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI sebagai bentuk implementasi arahan presiden pada Inpres No.2 Tahun 2022 dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dalam menjalankan program ini, Pemkot Bontang menggandeng Bankaltimtara.

[RWT]