Daerah
Sitti Yara Ingatkan Rumah Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Adil

Kaltimtoday.co, Bontang - Wakil Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara, mengapresiasi program rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ikut dijalankan di Bontang. Namun, dia berharap agar penerima rumah subsidi itu menyasar warga yang benar-benar berhak.
Sitti Yara menjelaskan, sudah menjadi tugas negara untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi warga negara. Dengan harga rumah sekitar Rp180 juta per unitnya, bisa dicicil Rp500 ribu per bulan, menurutnya ini cukup terjangkau dan meringankan warga.
"Kita tentu harus mengapresiasi program ini. Tapi tentu ada catatan penting dalam pelaksanaanya kelak di Bontang," kata Sitti Yara ketika ditemui di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Senin (14/7/2025).
Sitti Yara menyoroti soal syarat, transparansi, dan keadilan penerima program ini. Dia meminta agar pemerintah memastikan rumah subsidi ini diterima oleh warga yang berhak; keluarga dengan ekonomi lemah. Jangan sampai, ada tebang pilih dalam proses pemilihan penerima rumah subsidi.
"Harus adil dan jelas penerimanya untuk warga ekonomi rendah. Jangan sampai berdasarkan like dan dislike atau berdasar kedekatan," dia mengingatkan.
Dia juga bilang, rumah subsidi harus dikelola secara adil dan transparan karena menyangkut hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal layak. Ketidakadilan dan praktik tidak transparan seperti pungutan liar, manipulasi data, atau penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Kalau sistemnya adil dan terbuka, kepercayaan publik terjaga, program pemerintah tepat guna, dan ketimpangan akses terhadap perumahan dapat diminimalkan," tandasnya.
[RWT]
Related Posts
- Bontang Terima 10.553 Sambungan Jargas Gratis, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025
- Kepastian Dana Bagi Hasil Masih Samar, Bontang Tunggu Perpres dari Pemerintah Pusat
- Ingatkan Pemerintah, Sofyan Hasdam Tegaskan Dana Transfer Daerah Tak Dikurangi
- Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak
- Eks Wali Kota Bontang Dipanggil Kejati Kaltim, Dimintai Keterangan Berkaitan Kasus DBON