Samarinda

2 Perusda akan Ditingkatkan Jadi Perseroda, Komisi II DPRD dan Pemprov Kaltim Segera Lakukan Pembahasan

Kaltimtoday.co, Samarinda – Perusahaan daerah (Perusda) Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan Melati Bhakti Satya (MBS) merupakan perusahaan milik negara dan berada di Kaltim. Dua perusda tersebut berencana akan diubah menjadi perseroan daerah atau setingkat PT.

Sutomo Jabir, anggota Komisi II menyebutkan bahwa, menyangkut hal tersebut memang ada 2 rancangan Perda yang terkait status badan hukum kedua perusda. Sutomo menyebutkan, pihaknya akan mengevaluasi terlebih dahulu. Sebab banyak perda-perda baru yang justru menjadi boomerang demi mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga:  5 Jurnalis di Samarinda Dianiaya Polisi Saat Meliput Aksi Tolak Omnibus Law

“Kemudian misalkan rancangan perda masih banyak kami evaluasi, bahwa pada saat penyertaan modal tidak melalui konsultasi dengan DPRD Kaltim itu juga mau kami evaluasi karena tidak mau kecolongan seperti yang dulu. Masih kami kaji,” ungkap Sutomo saat ditemui pada Senin (12/10/2020).

Terakhir, Sutomo menyebut bahwa, pihaknya telah meminta Sekda Kaltim dan asisten II untuk datang demi melakukan hearing bersama mengenai peningkatan status perusda itu. Hearing diminta karena Komisi II ingin melihat komitmen baik dari pemerintah untuk membenahi 2 perusda itu. Salah satunya seperti MBS itu masih menyisakan banyak persoalan. Sutomo menyebut, mereka harus menyerahkan laporan keuangan. Setoran dari tahun ke tahun cenderung tidak membaik.

Sutomo menyampaikan, pada 2021 saja kedua perusda itu meminta setoran ke PAD-nya rendah. Sehingga, memang ada pasal-pasal yang harus dievaluasi. Termasuk pasal mengenai pembagian dividen 45 persen tinggal sebagai dana sosial dan lain-lain. Hanya 55 persen yang masuk ke kas daerah.

“Untuk BKS itu sangat kami sayangkan karena BKS ya idealnya hanya berbagi profit. Artinya, dia cuma menerima pembagian fee dari hasil kerja sama itu. Kalau ditahan sebanyak 45 persen, enggak rela juga. Sebab, mestinya menjadi hak pemerintah Kaltim. Itu masih jadi pembahasan Komisi II,” lanjut politisi PKB itu.

Baca juga:  Guru Besar hingga Akademisi dari 67 Perguruan Tinggi Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Tempo hari, sebenarnya Komisi II ingin finalisasi. Minimal ada rekomendasi yang bisa dihadirkan yakni mengundang Sekda dan asisten II. Disebabkan keduanya yang berhalangan hadir, maka rapatnya ditunda. Saat itu pun yang hadir hanya biro ekonomi, biro hukum, dan lain-lain. Komisi II menganggap, mereka selaku pembina itu tidak bisa mengambil keputusan dan inginnya Sekda dan asisten II yang datang untuk memfinalisasi rancangan perda ini agar nantinya bisa diajukan ke paripurna.

Sutomo menyampaikan, dalam amanah peraturan pemerintah, itu memang harus berubah. Perlahan-lahan menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda). Harapannya jika sudah menjadi perseroda, pergerakan usaha akan lebih lincah dan profesional. Namun, sebelum itu harus diikat di perda terlebih dahulu. Agar aturan mainnya ketat. Dalam waktu dekat ini, Komisi II DPRD Kaltim akan menjadwalkan kembali untuk bertemu dengan sekda dan asisten II agar hadir membahas hal ini.

“Memang ada plus-minusnya. Bagaimana pun, kewenangannya tetap di pemerintah provinsi,” pungkasnya.

[YMD | RWT| ADV]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close