Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyusun strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas distribusi energi bagi masyarakat. Salah satu inisiatif yang tengah digodok adalah rencana pembangunan SPBU khusus untuk melayani kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas milik ASN Pemkot Samarinda.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebutkan bahwa langkah ini dilandasi oleh tiga hal pokok yang selalu menjadi perhatian dalam koordinasinya dengan pihak Pertamina dan mitra distribusi, yakni: memastikan ketersediaan stok BBM, menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran, serta memperkuat aspek keamanan distribusi energi.

“Stok BBM di Samarinda saat ini dalam kondisi aman. Tapi upaya kita bukan hanya menjaga ketersediaan, melainkan juga memastikan distribusi dilakukan tepat sasaran dan aman, termasuk dalam hal pengawasan di SPBU, SPBE, hingga agen-agen distribusi,” ungkap Andi Harun.

Ia menegaskan bahwa subsidi energi seperti LPG dan BBM harus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Oleh karena itu, pengawasan ketat akan terus diperkuat agar subsidi tidak salah sasaran.

Namun yang menarik, Pemkot juga menyusun rencana jangka menengah untuk membangun SPBU internal khusus bagi kendaraan operasional pemerintahan. SPBU ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret untuk menekan beban distribusi di SPBU umum, sekaligus menciptakan sistem kontrol anggaran bahan bakar yang lebih transparan.

“Dengan SPBU khusus ini, kita bisa pantau efisiensi secara langsung. Selama ini memang penggunaan BBM oleh kendaraan dinas sudah cukup baik, tapi kami melihat masih ada ruang pembenahan terutama dalam aspek efisiensi,” lanjutnya.

Saat ini, dua lokasi potensial tengah dipertimbangkan, yakni di kawasan MT Haryono dan Kemakmuran. SPBU tersebut akan melayani kendaraan milik ASN dan armada operasional Pemkot, seperti kendaraan pengangkut sampah dan kendaraan dinas kelurahan atau kecamatan.

Berbeda dengan SPBU subsidi, SPBU ini dirancang menggunakan BBM non-subsidi. Meski begitu, Wali Kota membuka peluang agar dalam keadaan tertentu, sistem distribusinya bisa fleksibel untuk mendukung kebutuhan kritis.

“Konsepnya hampir seperti SPBU militer, tapi khusus untuk pelayanan ASN. Ini bagian dari reformasi kecil yang bisa membawa dampak besar terhadap efisiensi operasional dan penguatan tata kelola,” tutupnya.

Upaya ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret Pemkot Samarinda dalam mengatur ulang skema distribusi energi di kota, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor penggunaan BBM oleh instansi pemerintah.

[NKH]