Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda saat ini sedang mempertimbangkan usulan peningkatan dana hibah untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD. 

Gagasan ini mengemuka setelah seluruh partai penerima bantuan resmi mengirimkan surat kepada Wali Kota Samarinda, yang isinya meminta kenaikan nilai bantuan per suara dari Rp5.595 menjadi setidaknya Rp9.000 hingga Rp10.000.

Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Samarinda, Jasno, berpendapat bahwa besaran hibah yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencukupi untuk mendanai kebutuhan dasar kegiatan partai.

“Kalau dibilang cukup, ya cukup. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan riil partai untuk pendidikan politik, administrasi, dan kegiatan lainnya, ya jelas kurang,” kata Jasno saat ditemui selepas acara Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol Jumat (4/7/2025).

Sebagai ilustrasi, ia menyebut partainya hanya memperoleh sekitar Rp184 juta per tahun, padahal satu kegiatan saja bisa menghabiskan anggaran hingga Rp150 juta. Untuk menutupi kekurangan tersebut, partai kerap bergantung pada iuran serta sumbangan sukarela dari para kader dan anggota legislatif.

“Makanya kami mohon bantuan itu bisa ditingkatkan. Minimal naik ke angka Rp9 ribu per suara agar partai bisa lebih maksimal menjalankan program-program pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat,” tutur Jasno.

Menanggapi usulan kenaikan dana hibah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda, Sucipto Wasis, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari partai politik dua hari sebelumnya. Surat tersebut, menurutnya, sudah diteruskan ke Wali Kota dan saat ini sedang dalam proses penanganan.

“Suratnya sudah kami terima dan sudah diteruskan ke Wali Kota Samarinda. Saat ini sedang ditangani,” kata Wasis membenarkan.

Namun, Wasis menegaskan bahwa keputusan untuk menaikkan bantuan keuangan partai tidak bisa diambil secara terburu-buru. Diperlukan kajian menyeluruh, terutama terkait kondisi keuangan daerah.

Ia menambahkan, meski usulan angka Rp10 ribu per suara merujuk pada tren di sejumlah daerah lain, setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda. “Bukan tidak mungkin dilakukan, tapi tetap harus melalui tahapan perencanaan serta mendapat persetujuan dari DPRD,” tandasnya.

[NKH | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]