BALIKPAPAN, Kaltimtoday.co - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) menggelar aksi unjuk rasa di Balikpapan, Senin (25/8/2025). 

Mereka menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai membebani warga.

Massa mulai berkumpul di simpang Balikpapan Plaza sekitar pukul 11.00 Wita. Dengan pakaian dominan hitam dan sebagian berseragam kerja, mereka melakukan longmarch menuju Kantor Wali Kota Balikpapan pada pukul 11.30 Wita. Aksi dipandu mobil komando, dikawal aparat kepolisian, sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sejumlah spanduk terbentang di barisan depan, di antaranya bertuliskan "Batalkan PBB" serta "Cukup akal sehat penguasa aja yang kotor, air bersih jangan." Beberapa peserta aksi juga mengibarkan bendera bergambar bajak laut ala anime One Piece.

Koordinator Lapangan Aliansi Bakwan, Hendrikus, memimpin orasi dari atas mobil komando. Ia menegaskan bahwa kenaikan PBB menjadi masalah utama yang dipertanyakan warga.

"Peraturan PBB ini tidak jelas, ketentuannya tidak berubah, tapi pajaknya kok naik. Ini perlu dipertanyakan," ucapnya.

Sebelum aksi, aliansi telah menggelar konsolidasi pada Kamis (21/8/2025) malam di halaman KNPI Balikpapan. Pertemuan itu diikuti 15 lembaga mahasiswa, masyarakat, dan kelompok sipil untuk merumuskan isu yang akan dibawa dalam aksi. 

Selain PBB, mereka juga menyoroti banjir yang tak kunjung teratasi, dugaan peredaran beras oplosan, subsidi yang tidak tepat sasaran, kelangkaan LPG 3 kilogram, hingga antrean panjang BBM di SPBU.

"Kelangkaan LPG 3 kg dan antrean panjang BBM adalah masalah yang belum memiliki kejelasan. Kami konsolidasi untuk mengangkat isu-isu yang ada di Balikpapan," sambung Hendrikus.

Setibanya di Balai Kota, massa ditemui Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo bersama Sekretaris Daerah Muhaimin dan Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Zulkifli. Mereka duduk bersama massa untuk mendengarkan aspirasi.

Dalam dialog, Bagus menyampaikan bahwa Pemkot memutuskan menunda rencana kenaikan PBB tahun 2025. 

"Kami ingin Balikpapan tetap kondusif, sehingga kami putuskan penundaan penyesuaian PBB tahun 2025. Kalau ada warga yang sudah membayar, akan dikompensasi di tahun berikutnya. Yang belum membayar, tarifnya tetap sama dengan tahun 2024," jelas Bagus.

Pernyataan ini mendapat reaksi keras. Massa menolak mekanisme kompensasi tahun depan dan mendesak agar pengembalian dilakukan langsung kepada warga yang sudah membayar dengan tarif baru.

Menanggapi hal itu, Bagus menegaskan proses pengembalian membutuhkan waktu karena berkaitan dengan sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 

"Ini tidak bisa selesai sehari. Pemerintah kota punya sistem yang harus dijalankan," ujarnya.

Selain soal PBB, ia juga menanggapi tuntutan terkait banjir. Menurutnya, penanganan banjir memerlukan kajian, perencanaan, serta dukungan anggaran. 

"Banjir tidak mungkin selesai dalam satu malam. Semua butuh perencanaan," tekan Bagus.

Ia mengungkapkan, sebelum kebijakan kenaikan PBB ditetapkan, Pemkot telah melakukan sosialisasi di tingkat RT serta pembahasan bersama DPRD. 

"Setiap perubahan tarif selalu melalui kajian dan pembahasan bersama DPRD, yang merupakan perwakilan rakyat," pungkasnya.

Meski telah diberikan penjelasan, massa menyatakan kekecewaan dan menilai pemerintah lamban merespons persoalan warga. Aksi berlangsung hingga sore hari dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

[TOS]