Kaltimtoday.co, Samarinda - Risiko bencana banjir di Kota Samarinda kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan tahunan biasa, melainkan ancaman jangka panjang yang dipengaruhi oleh krisis iklim global. 

Pemerintah Kota Samarinda bersama University of Waterloo melalui program Flood Impacts, Carbon Pricing and Ecosystem Sustainability (FINCAPES) resmi memulai kajian risiko banjir dengan menyertakan indikator perubahan iklim sebagai variabel penentu. 

Proyeksi ini dirancang untuk memetakan kerentanan kota dalam rentang waktu hingga 100 tahun ke depan. Kajian ilmiah ini mengombinasikan data historis kejadian banjir selama 50 tahun terakhir dengan berbagai skenario perubahan iklim, termasuk potensi kenaikan suhu global hingga 2 derajat Celsius. 

Project Officer Flood Risk FINCAPES, Mawardi Muhammad, menegaskan bahwa pemodelan ini sangat bergantung pada kelengkapan data guna menekan tingkat kesalahan atau error dalam hasil akhir. Meskipun bersifat proyeksi, hasil kajian ini akan menjadi acuan sah bagi kebijakan pembangunan daerah.

“Kami memodelkan dampak banjir dari data historis, lalu memasukkan indikator perubahan iklim untuk melihat bagaimana risikonya 10, 25, hingga 100 tahun ke depan,” ujar Mawardi. 

Ia menambahkan bahwa faktor utama banjir di Samarinda masih didominasi oleh perpaduan curah hujan tinggi dan fenomena pasang surut air sungai. “Ketika curah hujan meningkat dan bersamaan dengan pasang, air akan meluap ke wilayah rawan banjir,” jelasnya.

Skenario ekstrem seperti fenomena El Nino dan potensi siklon juga turut dihitung untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap titik-titik genangan di Samarinda. Berdasarkan analisis tersebut, pemerintah akan mendapatkan rekomendasi teknis yang lebih segar, salah satunya adalah rekayasa ruang publik. 

Lapangan olahraga dan taman kota kini mulai dikaji untuk dialihfungsikan menjadi kolam retensi atau wilayah tangkapan air sementara saat hujan deras melanda. Teknik ini memungkinkan fasilitas publik menampung air tanpa mengganggu fungsi utamanya saat kondisi kering.

Selain infrastruktur fisik seperti drainase dan pintu air, kajian ini juga menyoroti aspek non-struktural seperti pelestarian lahan gambut yang berfungsi sebagai penyerap air alami. Mawardi memperingatkan bahwa lahan gambut yang terlalu kering akan mengkerut dan kehilangan daya serapnya, sehingga tindakan konservasi di hulu menjadi krusial. 

Di sisi lain, masifnya pembangunan perumahan di Samarinda juga tidak luput dari evaluasi tim peneliti untuk menentukan apakah suatu lokasi masih layak huni atau justru harus dipindahkan karena risiko banjir yang terlalu tinggi.

Kajian awal ini ditargetkan rampung dalam waktu 10 bulan untuk menghasilkan peta risiko banjir yang komprehensif. Langkah selanjutnya akan difokuskan pada penghitungan kerugian finansial di sektor bisnis, perkantoran, hingga pemukiman akibat dampak banjir berkepanjangan. 

Hasil akhir dari kerja sama internasional ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan tata ruang Kota Samarinda. 

“Rekomendasi dan hasil dari temuan ini akan kita serahkan kepada Pemkot Samarinda guna diimplementasikan ke depan sehingga perencanaan itu lebih aware tentang kasus banjir ini,” pungkas Mawardi.

[RWT]