Kaltimtoday.co, Samarinda - Wacana tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dengan standar nasional di Samarinda disebut ada 2. Yakni di Palaran dan Batu Cermin yang bakal jadi lahan baru. Keduanya akan menggantikan TPA Bukit Pinang.

Sebagai informasi, TPA Bukit Pinang sudah over kapasitas di luar perkiraan. Masa pengoperasian TPA yang berlokasi di Samarinda Ulu itu mestinya habis sejak 2013 silam. Namun nyatanya, sampai saat ini masih digunakan.

Walhasil, Pemkot Samarinda berencana untuk mengadakan TPA abadi pengganti TPA Bukit Pinang. Untuk TPA Sambutan akan menjadi TPA sementara atau transit.

Dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani atau Yama bahwa TPA Sambutan jadi opsi pengalihan terakhir untuk pembuangan sampah di Kota Tepian. Hal itu menjadi pertimbangan akibat TPA Bukit Pinang yang kini melebihi kapasitas.

Disebutkan Yama, massa penggunaan TPA Sambutan hanya bisa berlangsung 5 tahun. Sebab, pembuatan lubang pengolahan sampah atau pit di lahan dengan luas sekitar 30 hektare itu tak memungkinkan.

"Karena badan airnya sudah tertutup, jadi sulit membuat pit baru. Tapi ada orientasi kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan sampah plastik jadi bahan bakar minyak (BBM)," ungkap Yama kepada awak media belum lama ini.

Perkiraan itu tak lepas dari kajian yang sudah dilakukan. Mengacu pada perhitungan, dalam sehari tiap orang menghasilkan 0,7 kilogram sampah. Sementara itu, jumlah penduduk Samarinda mencapai 827.994 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sehari, 579 ton sampah terkumpul di Samarinda.

"Apalagi Samarinda kota jasa dan perdagangan, jadi produksi sampah pasti menumpuk, makanya harus cari opsi TPA lagi," lanjutnya.

Sehingga, kawasan Palaran dan Batu Cermin tengah dipertimbangkan sebagai lokasi untuk TPA baru pengganti. Ke depan, dalam hal pembangunan pun pihaknya bakal meminta bantuan dana dari pemerintah pusat.

Disebutkan Yama, kedua lokasi tersebut memadai. Namun nantinya ada perhitungan lagi. Misal dari sisi ekonomis dan kepadatan penduduk.

"Lagi dicari peluangnya. Kami juga sudah studi kelayakan di 2 lokasi itu, tapi dicoba memenuhi semua standarnya dulu, karena kalau mau bantuan pusat harus dipenuhi dulu baru bisa dibuat," tandasnya.

[YMD | TOS | ADV DLH SAMARINDA]