DPRD Kukar Kawal Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Kaltimtoday.co, Tenggarong – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menginginkan tenaga pendidik di Kukar terus ditingkatkan kesejahteraannya. Terlebih tenaga pendidik berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Apalagi baru saja memperingati Hari Guru Nasional, mungkin menjadi momentum yang tepat.
Tentu untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik, harus diikuti peningkatan kompetensinya. Karena dari tenaga pendidik yang berkompeten, unggul dan benar-benar mengabdikan dirinya, akan mencetak generasi-generasi unggul.
Ini yang coba terus di support oleh DPRD Kukar. Ditengah tanggung jawab yang diemban pemerintah untuk mensejahterakan guru-gurunya. Bisa bersaing dengan daerah lain, dan bisa mengangkat harkat martabat Kukar.
“Intinya kita berharap wajah pendidikan kita memiliki guru yang profesional, berkualitas,” ucap anggota Komisi IV DPRD Kukar, Saparuddin Pabonglean.
View this post on Instagram
Apalagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar berencana mengusulkan sebanyak mungkin guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Karena memang Kukar sedang dan akan kekurangan banyak guru dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Di Kukar sendiri dimungkinkan memiliki 5 ribu tenaga pendidik. Apabila itu tercover seluruhnya, tentu mengurangi jumlah Honorer di Kukar.
“Iya, kami akan terus mengawal supaya berjalan dengan baik dan Kukar bisa mendapatkan slot maksimal,” timpalnya lagi.
Apalagi baru-baru ini, pemerintah pusat menyebut, akan melakukan pengangkatan tenaga guru honorer sebanyak 1 juta slot PPPK.
Harapan pun tentu ada di pundak pemerintah daerah. Bagaimana memakmurkan tenaga guru di Kukar. Minimal tidak terpaut jauh dari tenaga guru yang ada di daerah lain yang mungkin sudah merasakan kesejahteraan yang lebih baik.
[TUR | NON | ADV DPRD KUKAR]
Related Posts
- DPRD Kukar Minta Kesejahteraan Tenaga Pendidik Ditingkatkan
- Guru Honorer Sejak 1999, Hamudin Mengaku Bahagia Diangkat Jadi PPPK: Penghasilan Bertambah
- Guru Honorer yang Lulus PPPK Belum Punya SK dan Nomor Induk Pegawai, BKN Kaltim: Datanya Masih Dilengkapi
- Gaji Dua Bulan Belum Dibayar, 350 Guru Honorer PPU Gelar Demo
- Dewan Sahkan APBD Kukar 2022 Rp 5,2 Triliun